INAnews.co.id, Jakarta– Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas melontarkan pernyataan keras: pola kriminalisasi yang tengah menyasar para aktivis saat ini bukan fenomena baru, melainkan jiplakan telak dari praktik rezim Orde Baru. Lebih jauh, ia menduga keras ada agenda tersembunyi kepentingan ekonomi di balik gelombang penangkapan itu.
“Pola-pola klasik yang dulu sudah dilakukan oleh Orde Baru ini direplikasi,” tegas Busyro dalam forum konsolidasi yang ditayangkan kanal YouTube YLBHI, Ahad (22/3/2026).
Busyro bukan sekadar bicara. Ia adalah peneliti yang kajiannya telah lahir menjadi buku, dan pernah langsung merasakan pengintaian aparat di era Soeharto. Dengan latar itu, ia menarik garis lurus antara masa lalu dan masa kini: rezim otoriter yang bersandar pada militer, partai penguasa, dan konglomerat, selalu menggunakan kriminalisasi sebagai senjata.
Jebakan Lama, Korban Baru
Busyro membuka memorinya tentang bagaimana intelijen militer era Orde Baru di bawah Jenderal Ali Moertopo menjebak hampir seribu orang, mayoritas muslim, di Jawa dan sebagian Sumatera dengan isu negara Islam Indonesia. Sebagian ditembak, sebagian tak pernah dibawa ke pengadilan, namun dijadikan alat intelijen negara.
Yang paling mengkhawatirkan baginya: pola jebakan itu kini hidup kembali, dengan kostum yang sedikit berbeda. Aktivis ditangkap, buku-bukunya disita dan dilabeli “kiri.” Di Nganjuk, seorang pelajar SMA kelas tiga menjadi korban, ponselnya dirampas lebih dulu, lalu isi perpustakaannya digeledah dan dituduh bermuatan ideologi berbahaya.
“Isu kiri ini sekarang menghidupkan kembali isu yang dulu, yang kuno itu,” ujarnya.
Disiksa, Sementara Kasus Kematian Affan Kurniawan Membeku
Busyro juga menyebut nama kliennya, Perdana Ali, yang mengaku mengalami penyiksaan fisik oleh aparat kepolisian usai ditangkap, ditendang di bagian perut, di antara berbagai kekerasan lainnya.
Di sisi lain, ia mempertanyakan nasib kasus kematian Afan Kurniawan dalam demonstrasi 25 Agustus lalu yang hingga kini seolah hilang ditelan bumi. Tidak ada perkembangan hukum yang berarti. Tidak ada pertanggungjawaban yang terbuka.
“Pidananya belum jalan. Sementara orang-orang yang dikriminalisasi sudah diproses,” sindirnya.
Ormas Agama dan Kampus Memilih Diam
Yang memperparah situasi, menurut Busyro, adalah keheningan yang mencurigakan dari elemen-elemen yang semestinya bersuara. Perguruan tinggi negeri maupun swasta, hingga ormas-ormas keagamaan dari lima agama, tampak memilih jalan aman, menjaga harmoni, namun dengan cara yang ia nilai berlebihan.
Keheningan itu, kata Busyro, justru memberi angin kepada kekuasaan untuk semakin berani. “Ketika masyarakat sipil diremehkan oleh pemerintah, maka pemerintah semakin nekat, semakin brutal,” katanya.
Ia juga menyindir cooptasi gerakan sipil yang kini dilakukan lewat tawaran jabatan, menteri, wakil menteri, staf khusus, hingga staf ahli. “Banyak teman saya yang jadi staf ahli, tapi kualitasnya ahli staf,” selorohnya.
Di Balik Perburuan: Siapa yang Menguasai Sumber Daya Alam?
Busyro mengingatkan bahwa kriminalisasi di era Orde Baru terbukti menyimpan agenda tersembunyi: melancarkan jalan bagi konglomerat untuk menguasai sumber daya ekonomi melalui tangan kekuasaan. Kini, ia mencurigai pola yang sama sedang berulang.
“Di balik pemburuan ini, masyarakat dilupakan dari pertanyaan terpenting: siapa yang merajai sumber daya alam kita?” tegasnya.
Ia menutup dengan seruan agar konsolidasi masyarakat sipil tidak berhenti, dan mengingatkan bahwa lembaga-lembaga seperti YLBHI, Kontras, dan LBH Muhammadiyah adalah benteng terakhir yang menjaga agar bangsa ini tidak hopeless.
“Koruptor tidak pernah berhenti. Mereka semakin sistemik, terstruktur, dan masif,” pungkas Busyro.
