INAnews.co.id – Partai komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi salah satu topik perbincangan publik, meskipun pada dasarnya beberapa lembaga survei menyatakan kedua isu tersebut tidak berpengaruh pada pemilihan umum 2019.
Boni Hargens, salah seorang pengamat politik berujar, PKI dan HTI itu berbeda. Menurutnya PKI lebih berisi emosi sedangkan gerakan HTI lebih ke arah makar.
Boni menilai, Komunisme itu merupakan sebuah ilusi yang diciptakan untuk melihat bahwa hal tersebut merupakan wacana politik.
“Kita harus membedakan kapan kita berilusi, kapan kita berbicara fakta. Negara ini adalah negara demokrasi, rule of the law,” ,” kata Boni dalam diskusi Membedah agenda politik komunisme dan khilafah di pilpres 2019, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Boni pun mempertanyakan bila dari prespektif politik, pada 10 tahun Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa tidak ada isu PKI. Tapi pada saat Joko Widodo (Jokowi) memimpin tiba-tiba isu itu kembali muncul seolah-olah ini ancaman yang nyata.
“PKI sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan dinyatakan organisasi terlarang oleh pemerintah. PKI sudah selesai, kalau hari ini jika ada indikasi-indikasi komunis, kita lawan, tapi pertanyaan dimana? Ada di masyarakat atau di kepala,” tegasnya.
Selain itu kata dia, HTI juga telah dibubarkan, namun para anggotanya masih ada dan patut diwaspadai.
“HTI juga sudah dibubarkan sebagai organisasi, tetapi HTI sebagai kumpulan orang enggak bisa dibubarin, sebagai ideologi enggak bisa dibubarin, artinya masih bisa menjadi gangguan sistem kita untuk mereka bisa mewujudkan khilafah,” ungkapnya.
Sementara itu, Mantan Kepala Staff Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein menimpalkan jika paham komunisme itu bersifat nyata. Dirinya pun membantah jika paham komunisme itu sebagai paham ilusi.
“Ini nyata bukan ilusi. Sampai bangkit lagi mereka pada tahun 1998 sampai tahun 1999 supaya Gus Dur (Mantan Preside RI Abdurrahman Wahid) minta maaf. Gus Dur minta maaf tapi secara pribadi bukan presiden,” katanya.
Adapun, kata Kivlan, upaya yang dilakukan oleh PKI kepada Gus Dur itu agar mereka (PKI) tidak salah. Ia pun kembali menegaskan jika apa yang dilakukan oleh PKI tersebut merupakan fakta.
“Namanya UU rekonsiliasi supaya mereka tidak salah, ini fakta bukan ilusi. Mereka kendalikan mereka punya pembinaan dibawah privesor dari amerika. Dan kemudian iitu yang mendidik dan masuk kepemerintahan,” tegasnya.
