INAnews.co.id, Bali – Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar dibantu Kepolisian KP3 Bandara Ngurah Rai berhasil menangkap Raden M.Soleh di Bandara Ngurah Rai, Bali, Senin 4 november 2019.Raden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali ditangkap saat hendak terbang dari Bali menuju Jakarta.
Penagkapan Raden M.Soleh merupakan keberhasilan Tangkap Buronan ( TABUR ) ke-144 di tahun 2019 dan merupakan TABUR Ke- 351 sejak program tabur 31.1 diluncurkan oleh Kejaksaan tahun 2018 lalu.
Kasus ini bermula dari Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bali sekitar tahun 2008-2009.Raden diduga telah melakukan korupsi pembayaran Visa On Arrival (VOA) dengan cara menggunakan tiket VOA Bekas untuk dijual kepada orang asing.
Sehingga data orang asing yang masuk pada server VOA tidak bisa diubah dan didapati penggandaan atas nomor VOA tersebut. Dari hasil jual beli VOA bekas tersebut, terpidana meraup keuntungan bersama petugas lainnya yang secara kolektif dibagi-bagi dan negara mengalami kerugian.
“Sebelumnya Raden , dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri (PN)Denpasar, Jaksa Penuntut Umum tetap berusaha membuktikan dengan mengajukan upaya hukum Kasasi,” jelas Mukri , selaku Kapuspen Kejaksaan Agung RI pada senin 4 november 2019.
Kasasi JPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan nya nomor : 824/K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dan divonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Tersangka dibawa dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II.A Denpasar
Mukri jelaskan , Raden sempat buron dari tahun 2012 hingga saat ini, dan telah dilakukan pencarian oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar bersama dengan Tim Inteijen Kejati Bali, namun selalu berubah-ubah tempat sampai terdeteksi berada di Palembang pada akhir bulan Oktober 2019.
Raden terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
