INAnews.co.id , Jakarta – Cuitan Fadli Zon soal dana desa sebanyak 27 cuitan terjawab oleh istana.Yanuar Nugroho, Deputi II, Kantor Staf Presiden yang memonitor pelaksanaan Dana Desa di Istana menyatakan 27 cuitan Fadli Zon mengenai Dana Desa cukup dijawab dengan capaian kinerja pemerintah.
“Kita harusnya bersyukur dan makin optimis, dengan adanya Dana Desa jumlah desa yang tertinggal berkurang 6518 desa dan jumlah desa yang mandiri bertambah 2665. Ini artinya apa yang dikerjakan Pak Jokowi betul betul mengangkat kesejahteraan desa,” kata Yanuar di Bina Graha, Jakarta, Selasa (15/01/2019).
Yanuar menjelaskan dia memantau pelaksanaan Dana Desa dalam 3 tahun dan data yang ada menunjukkan Dana Desa telah menghasilkan output berupa terbangun dan tersedianya sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat dan perbaikan indikator kesejahteraan.
Secara berkala Bapak Presiden mengadakan rapat tingkat menteri untuk memastikan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa terlaksana.
“27 cuitan Fadli Zon kita jawab dengan hasil kerja pemerintah bersama aparat desa dan masyarakat desa, ada 6518 desa tertinggal yang sekarang kesejahteraannya meningkat, lebih menang angka jelas” tutur Yanuar.
Salah satu tantangan ke depan Dana Desa adalah terkait batas wilayah. Saat ini sekitar 95% desa di Indonesia belum memiliki batas wilayah yang jelas sehingga kewenangan pemerintah desa pun menjadi tidak jelas.
Hal ini berdampak pada belum bisanya dilakukan transfer langsung dana desa ke rekening desa dan belum bisa micro-monitoring secara online.
“Untuk itu saat ini kami terus mempercepat program Satu Peta sesuai Perpres 9 Tahun 2016. Saat ini, dari 74 ribu desa, pemerintah sedang mengkonsolidasi dan memverifikasi 40 ribu peta desa,” kata Yanuar.
Inti dari kebijakan Satu Peta adalah agar negara memiliki satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal terkait peta.
“Mari kita fokus pada hal yang memang mempengaruhi kesejahteraan rakyat, ketika dikatakan Presiden Jokowi telah mengucurkan 187 triliun, itu sudah jelas uang negara bukan uang pribadi Joko Widodo. Publik sebaiknya tidak dipusingkan dengan hal-hal yang kurang bersubstansi,” tutup Yanuar.
