INAnews.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paparkan strategi Pemerintah, khususnya untuk dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi Revolusi Industri ke-4, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Senin (14/1/19).
Hal pertama adalah untuk membuat program pengentasan stunting bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Apabila kita ingin menyiapkan tenaga kerja kita tidak hanya untuk revolusi industri 4.0 tapi juga ingin mendapatkan tenaga kerja sehat, produktif, cerdas maka investasinya harus mulai usia dini bahkan pada saat ibu sedang hamil atau akan melahirkan itu adalah fokus. Di sinilah Pemerintah telah membuat program untuk melawan stunting bersama-sama antar Kementerian dan juga dengan Pemerintah Daerah,” jelas Menkeu.
“Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, maka Indonesia telah membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, 20% untuk pendidikan. Nilainya untuk tahun 2019 (sekitar) Rp495 triliun. Persoalan kita adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas,” ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga menekankan masalah distribusi dan kualitas pengajar, proses belajar-mengajar melalui teknologi, serta isi dari pendidikan itu sendiri.
Dari sisi sistem pendidikan, Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pendidikan usia dini mengingat pada masa tersebut merupakan usia emas bagi perkembangan otak manusia sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti pendidikan-pendidikan selanjutnya.
“Rasio jumlah guru terhadap murid sekitar di bawah 18 itu sudah comparable dengan negara-negara maju. Namun, distribusi guru dan kualitas guru menjadi tantangan. It’s all about quality. Sertifikasi guru perlu difokuskan. Kalau kita bicara tentang proses belajar-mengajar, teknologi menjadi penting (misalnya melalui konektivitas sampai daerah-daerah terpencil). Dari sisi content, (belajar dari Vietnam), Indonesia perlu membuat kurikulum yang lebih sederhana (berfokus pada membaca, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) sehingga anak-anak bebannya lebih kurang tapi dia fokus pada apa-apa yang penting bagi mereka untuk bisa menghadapi dunia yang sangat cepat,” jelasnya.
Selain itu, Kemenkeu juga memberikan insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance bagi sektor-sektor industri yang sangat dibutuhkan Indonesia, misalnya industri e-commerce dan digital.
Tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, kebijakan Kemenkeu secara spesifik dilakukan antara lain melalui beberapa kebijakan fiskal.
Contohnya antara lain, alokasi dana pada program Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah terutama dari keluarga miskin, riset diberikan deduction (pengurangan pajak) dan perusahaan yang memberikan pelatihan SDM diberikan double deduction (pengurangan pajak ganda).
Dan menambahkan penjelasan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Ketua Umum APINDO menegaskan salah satu permasalahan rendahnya kompetitiveness SDM Indonesia adalah adanya gap latar belakang pendidikan dan bidang tenaga kerja yang ditekuninya baik dari sisi struktural maupun horisontal. Misalnya, banyak SDM Indonesia tidak bekerja sesuai pada bidang pendidikannya.
