INAnews.co.id, Jakarta – Mahkamah Agung dilibatkan dalam kegiatan Simposium Kebijakan Reformasi Kebijakan Internasional dan Lokakarya Regional (International Reform Policy Symposium and Regional Workshop) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis-Jum’at (14-15/3/2019).
Pelibatan Mahkamah Agung dalam program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut dalam dua kegiatan, yakni simposium dan pameran.
Simposium yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara itu dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam sambutannya Kalla menyampaikan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dihadapi oleh semua Negara.
“Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua memberi arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat,” kata JK dalam sambutannya.
Delegasi Mahkamah Agung dalam kegiatan symposium dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi, Jeanny H. V. Hutauruk, Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Sekretaris Badan Pengawasan, Andi Kurniawan, dan Kepala Biro Keuangan, Sahwan.
Menurut A.S. Pudjoharsoyo, dilibatkannya Mahkamah Agung dalam kegiatan ini tidak lepas dari pencapaian Mahkamah Agung dalam bidang Reformasi Birokrasi tahun 2018.
“Tahun lalu 7 satuan kerja kita berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Ketua Mahkamah Agung dinobatkan sebagai pemimpin perubahan,” ungkap Pudjoharsoyo.
Sementara itu, Menteri Pemberdaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam sambutannya menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan terindikasi dengan dipergunakannya merit system dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut, lanjut Syafruddin, perlu digelorakan agar publik internasional dan masyarakat tahu bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini.
Sebuah videotron berukuran besar menampilkan kembali momen penyampaian Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari yang lalu.
“Momen laptah adalah momen yang paling transparan di Mahkamah Agung, ketika semua pencapaian, bahkan kelemahan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pudjoharsoyo saat meninjau stan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor)
