INAnews.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengingatkan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana atau ajang untuk memilih pemimpin dan bukan sebagai ajang permusuhan.
“Tidak ada alasan karena Pemilu kita bermusuhan, pertunjukan yang aneh kalau pilihan beda tapi kebersamaan tergerus,” tegas Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/3/2019) pagi.
Menko Polhukam menegaskan, pilihan boleh beda, beda pilihan sudah biasa, beda pendapat biar saja, yang penting tidak berkelahi. “Ingat, Pemilu ini ajang memilih pemimpin bukan ajang permusuhan,” ujarnya.
Untuk itu, Menko Polhukam berharap Pemilu juga dijadikan wahana untuk calon pemimpin beradu konsep, gagasan, dan integritas yang meyakinkan agar mampu dipilih oleh masyarakat.
“Pemilu itu kewajiban konstitusi lima tahun sekali untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tapi dipilih, dia tidak saling berhadapan tapi dihadapkan pada publik untuk menampilkan perilaku, rekam jejak, menampilkan kompetensi yang berintegritas untuk dilihat dan dipilih masyarakat,” papar Wiranto.
Sebagai bangsa yang besar, Menko Polhukam berpesan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan yang telah dijaga dan dirawat selama ini.
Berkat persatuan itulah, lanjut Menko Polhukam, Indonesia diakui dunia melalui Gallup Global Law and Order, yang menyematkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi di dunia, negara teraman Nomor 9 di dunia dengan index 89, negara dengan tujuan investasi Nomor 2 setelah Filipina.
“Indonesia meraih gelar sebagai negara dengan kepercayaan publik tertinggi nomor satu di dunia, negara tujuan investasi, dan lain sebagainya. Saya pesan, ini adalah capaian kita, jangan sampai dirusak oleh permusuhan dan perpecahan Pemilu,” pesan Wiranto.
Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sudarmo dalam laporannya mengatakan, Rakornas digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019.
Tujuannya, yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewaspadaan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).
Rakornas tersebut diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu.
