Menu

Mode Gelap
Audit Ungkap 152 Nama dan Rp3,3 Miliar Kerugian Negara, Mengapa Hanya Enam Terdakwa Waspada Kudeta! Didu Ungkap Skenario Gelap Kelompok yang Tak Percaya Prabowo CELIOS: Perjanjian Dagang ART Indonesia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi Bulat-bulat ke Amerika Pakar: Penetapan Adies Kadir Hakim MK Cacat Hukum dan Sarat Kepentingan Politik Hukum di Indonesia Disebut Hanya Tegak di Permukaan, Mafia tak Tersentuh Meragukan Arah Pemerintahan Prabowo: Pintu yang Sama dengan Jokowi

VONIS

Ratna Sarumpaet dituntut 2 dakwaan oleh JPU

badge-check


					Ratna Sarumpaet dituntut 2 dakwaan oleh JPU Perbesar

INAnews.co.id , Jakarta – Sidang Perdana atas dakwaan berita Hoax ,Ratna Sarumpaet memasuki sidang perdana.

Ratna yang disidangkan dengan No perkara. 203/pid.Sus/2019/PN JKT.SEL,memasuki agenda Pembacaan Dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan.

Tim JPU membaca dakawan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB.

Ratna disidangkan bertempat di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dr. Joni, SH., MH, dan Tim JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Payman, SH.

Dengan membacakan surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu,  Ratna Sarumpaet telah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” ujar Jaksa Doni.

Kemudian dalam dakwaan kedua , Ratna Sarumpaet telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” terangnya .

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Jakarta Selatan selanjutnya tim Penasihat Hukum mengajukan pengalihan penahanan dari penahanan Rutan ke penahanan Rumah atau penahanan Kota.

Sidang ditutup oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari terdakwa dan penasehat hukumnya, serta penetapan majelis mengenai permintaan tim Penasihat Hukum tentang pengalihan penahanan apakah diterima atau ditolak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mahfud: Vonis Podcaster Rudi Kamri Ancam Kebebasan Pers

21 Januari 2026 - 18:41 WIB

PN Palembang Akhirnya Eksekusi Mantan Anggota DPRD Sumsel Marzuki

29 November 2025 - 10:49 WIB

Mahfud MD Desak Putusan Ira Puspadewi Dinaik Banding

25 November 2025 - 14:39 WIB

Populer GERAI HUKUM