INAnews.co.id, Jakarta – Sejumlah tokoh muslim mengungkapkan, hoax alias kebohongan dan fitnah telah membutakan sebagian masyarakat terhadap realitas.
Terutama pada kinerja Jokowi terhadap umat Islam sebagai bagian tebesar dari masyarakat di Indonesia.
“Mereka menutupi mata masyarakat akan kinerja yang telah diperbuat pemerintahan Jokowi dengan fitnah dan kebohongan perihal PKI, antek asing, penista ulama dan anti Islam. Apa jadinya negara kalau orang mencari kekuasaan dengan fitnah? Pembuat hoax adalah orang fasik yang merusak negara,” ujar Deddy Mizwar, di TKN media center, pada Kamis (04/04/2019).
Selain Deddy Mizwar, diskusi juga menghadirkan narasumber Ketua PB NU KH Imam Azis Ketua PBNU, mantan Ketua Umum PB HMI Hasanuddin dan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo, serta Syafril Nazirudin pegiat GTF.
“Fitnah yang senantiasa diulang-ulang seperti lagu malah semakin tidak dipedulikan masyarakat,” kata KH Imam Azis.
Menurutnya, sudah tidak saatnya masyarakat ditakut-takuti dengan hantu PKI karena sudah tidak sesuai dengan realitasnya.
GTF secara rutin mengamati dan menganalisis pola persebaran hoax yang ditujukan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin.
Jokowi dituduh antek asing, padahal Jokowi kenyataannya melawan kepentingan asing dengan membubarkan Petral dan mengambil alih Freeport, sehingga lebih banyak memberikan keuntungan bagi umat.
Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika pekan lalu, sejak bulan Februari telah terjadi peningkatan jumlah hoax secara masif.
Sebanyak 498 hoax telah terjaring yang berarti hampir tiap hari setidaknya terdapat 17 jenis hoax yang beredar.
Padahal sebelumnya Kominfo mengidentifikasi 771 hoax sejak bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019, yang artinya terdapat sekitar 3 hingga 4 jenis setiap harinya.
GTF mengidentifikasi semburan fitnah semakin meningkat, dengan topik yang semakin diulang-ulang di hari-hari mendekati pemilu April 2019.
Isu atau topik yang diangkat PKI/Komunis, kriminalisasi ulama, TKA Asing-Cina, Utang Luar Negeri, pengangguran, dan Harga Barang Mahal serta tentang buruknya penyelenggaraan pemilu.
