Sejumlah pengurus Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) mendatangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Kamis (7/11/2019). Pengurus yang dipimpin Ketua Umum BPP GINSI Anthon Sihombing, hendak menemui Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.
Dalam pertemuan itu Anton Sihombing didampingi sejumlah pengurus yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP GINSI Ahmad Husin Siregar, Bendahara Umum BPP GINSI Parulian Sitompul dan lainnya.
Kepada awak media Anton menyampai bahwa dalam pertemuan tersebut pihak GINSI menyampaikan beberapa hal yang diantara adalah GINSI adalah Mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekonomi .
Menurutnya, pemerintah dengan pengusaha bisa menjalin komunikasi yang baik dan produktif, saling berkomunikasi dengan baik dan produktif. Hal tersebut penting dilakukan agar terbentuk sinergitas diantara kedua belah pihak.
Di tengah perkembangan ekonomi global yang kian kompetitif, dibutuhkan pertumbuhan yang lebih cepat. Oleh karena itu, semua pihak harus bahu membahu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih baik lagi.
“Beliau menangani perjanjian-perjanjian perdagangan dengan luar negeri dan eksportir. Kalau eksportir kita juga mengharapkan terkait dengan importir. Karena 70 persen dari eksportir adalah importir,” ujar Anthon usai pertemuan.
GINSI berharap kepada pemerintah agar membuat regulasi dan kebijakan yang tepat dan menguntungkan importir, bukan malah sebaliknya. Sebab, importir turut berperan dalam menyumbang devisa kepada negara.
“Jadi kita menjelaskan kepada beliau, kerja sama dengan GINSI sebagai mitra, perpanjangan tangan. Jadi apa-apa yang akan dikeluarkan pemerintah, kita itu sebagai jembatan untuk menyalurkan (menyampaikan kebijakan itu) kepada importir-importir,” imbuhnya.
Di samping itu, GINSI pun meenyampaikan kepada Wamendag agar para importir-importir yang ada dibina.
“Karena selalu kita baca di media, Menteri Perdagangan mem-banned, kualifikasi 300 lebih importir. Kita tidak tahu importir mana itu, karena importir itu pribadi dengan pribadi bisa bebas datang kemari (Indonesia),” tuturnya.
Atas itu, GINSI berharap ada pendataan terhadap para importir. Sehingga keberadaan importir nakal tersebut bisa diminimalisir.
“Kebijakan yang kita ambil bagaimana mendata importir-importir itu, sehingga seperti asosiasi-asosiasi yang lain seperti ALFI, Gapensi, kalau menjadi anggota atau pekerja, mereka harus mendapat rekomendasi dari asosiasi terkait,” jelasnya.
“Yang di-banned Sri Mulyani (Menteri Keuangan) itu ada 330 importir. Dari anggota GINSI sangat jarang. Memang untuk datang kemari itu hak mereka. Tapi untuk mengatasi ini, kita minta kepada Wamendag agar diambil langkah,” Tutup Anton Sihombing yang juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019.
