Menu

Mode Gelap
Surya Paloh Ditantang Turun Tangan, Oknum Sekretaris DPD Partai NasDem Terlibat PETI Audit Ungkap 152 Nama dan Rp3,3 Miliar Kerugian Negara, Mengapa Hanya Enam Terdakwa Waspada Kudeta! Didu Ungkap Skenario Gelap Kelompok yang Tak Percaya Prabowo CELIOS: Perjanjian Dagang ART Indonesia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi Bulat-bulat ke Amerika Pakar: Penetapan Adies Kadir Hakim MK Cacat Hukum dan Sarat Kepentingan Politik Hukum di Indonesia Disebut Hanya Tegak di Permukaan, Mafia tak Tersentuh

NASIONAL

Menteri BUMN : Sinergi dengan Kemenkeu, Prioritas Penyelesaian Nasabah Jiwasraya

badge-check


					Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Perbesar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

INAnews.co.id, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah.

“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu sudah ada cashflow Rp 1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, di mana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic di mana angkanya Rp 1-3 triliun,” ujar Erick menjawab wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pembentukan holding, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan bisa sampai Rp 8 triliun. Erick juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp 2 triliunan sampai Rp 3 triliun.

“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow-nya akan terjamin, gitu,” papar Erick.

Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN menyampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.

“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa me-merger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kan untuk menjual atau misalnya penyuntikan,” jelas Erick.

Untuk pertemuan dengan DPR pada 20 Januari, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparans, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Surya Paloh Ditantang Turun Tangan, Oknum Sekretaris DPD Partai NasDem Terlibat PETI

26 Februari 2026 - 08:29 WIB

Audit Ungkap 152 Nama dan Rp3,3 Miliar Kerugian Negara, Mengapa Hanya Enam Terdakwa

25 Februari 2026 - 23:34 WIB

CELIOS: Perjanjian Dagang ART Indonesia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi Bulat-bulat ke Amerika

25 Februari 2026 - 18:45 WIB

Populer EKONOMI