Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

NASIONAL

DPR Minta Pemerintah Bisa Wujudkan Nilai Pancasila Dalam Setiap Kebijakan

badge-check


					DPR Minta Pemerintah Bisa Wujudkan Nilai Pancasila Dalam Setiap Kebijakan Perbesar

Inanews.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, khususnya saat penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Netty dalam webinar kebangsaan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh Forum Doktor Muda Indonesia (FDMI) sekaligus refleksi di tengah pandemi Covid-19.

“Bisakah pemerintah mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, terutama saat menangani Pandemi Covid-19? Pemerintah harus kita dorong agar setiap kebijakan yang diambil apalagi penanganan covid-19 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Netty, di Jakarta, Senin (01/06).

Menurut Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah harus dapat menjalankan skenario kolaborasi optimal dengan menyelenggarakan good governance, agar masyarakat berkontribusi dalam bentuk gotong royong atau civil solidarity.

“Jika pemerintah menyelenggarakan good governance serta serius dalam pemenuhan prasyarat penerapan new normal, maka rakyat akan turut serta dalam gerakan civil solidarity sebagai bentuk kolaborasi optimal” ujarnya.

Selain itu, menurut Netty, jika pemerintah mempraktikkan good governance disertai layanan kesehatan yang prima, maka rakyat akan suka cita memberikan kontribusi dan partisipasi. Namun jika terjadi sebaliknya, maka rakyat akan mudah untuk acuh bahkan melakukan pembangkangan.

“Kita masih mudah melihat fenomena ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan, dan pengabaian PSBB dan anjuran tidak mudik dilakukan masyarakat. Artinya ada yang salah dengan segitiga kolaborasi penanganan covid-19 ini,” tambah Netty.

“Pemerintah juga harus berani menguji kembali setiap kebijakannnya, apakah selama ini setiap kebijakan yang diambil sudah dilandasi dengan nilai luhur Pancasila atau tidak. Pelayanan kesehatan ke depannya jangan sampai memandang kelas, karena seharusnya setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Negara, dan itu dijamin oleh UUD NRI tahun 1945,” sambung Netty.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

KUHAP Baru soal Restorative Justice secara Konsep Kacau, Kata Pakar

8 Januari 2026 - 12:28 WIB

Populer HUKUM