Menu

Mode Gelap
CWIG Nilai Pengunduran Diri Ketua OJK Mahendra Siregar, Tinggalkan Preseden Buruk Pada Masyarakat Peringati Anniversary Ke Empat VOID DK Jakarta Menggelar AnniVacation Ke Sukabumi Direktur Utama BEI Mengundurkan Diri usai Insiden Dua Hari Lalu Sidang TPPU Hasbi Hasan: Integritas Jaminan Hakim Bebas Intervensi Legitimasi Pemerintah 80 Persen Vs Demokrasi 20 Persen Marak Makelar Dapur MBG, Kepala BGN Diminta Turun Lapangan Tinjau Dapur 3 T

POLITIK

Dianggap Intimidasi Paslon Perseorangan, Ini Penjelasan KPU Kota Mataram..!

badge-check


					Dianggap Intimidasi Paslon Perseorangan, Ini Penjelasan KPU Kota Mataram..! Perbesar

INAnews.co.id,Mataram – Tim pasangan calon perseorangan saat mengikuti rapat koordinasi verifikasi perbaikan bersitegang dengan KPU kota Mataram terkait aturan KPU tentang verifikasi perbaikan paslon perseorangan.

Tim paslon perseorangan Dianul Haizi mengatakan bahwa pihak KPU kota mataram dianggap mengintimidasi paslon perseorangan.

“Sepertinya KPU mengintimidasi paslon perseorangan dimana jumlah dukungan 50 ribu lebih harus di hadirkan di kelurahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Haizi juga mengatakan bahwa saat pandemi ini dilarang mengundang kerumunan namun pihak KPU malah menyarankan verifikasi dukungan calon di kelurahan.

“Saat pandemi ini gak mungkin kita kumpulin orang banyakkan, kita disarankan untuk menghadirkan para pendukung calon yang begitu banyak di kantor lurah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU kota mataram, Husni Abidin menjelaskan bahwa, saran untuk memverifikasi di kantor lurah hingga tingkat RT/RW lebih efektif, sehingga SOP protokol Covid-19 bisa dilaksanakan.

“Kita menyarankan untuk menghadirkan para dukungan calon di kantor lurah sampai tingkat RT/RW agar lebih efisien karena bisa terkontrol serta protokol covid-19 bisa kita laksanakan,” jelasnya.

Lebih lagi Husni menjelaskan bahwa jika verifikasi dukungan calon perseorangan di lakukan di RT/RW bisa lebih cepat dan tidak mengundang kerumunan dan menghemat biaya.

“Seandainya tim paslon menghadirkan para dukungan calon ditempat lain belum tentu SOP protokol covid-19 terlaksana, namun jika di RT/RW hingga kelurahan setempat kan lebih efisien, semua bisa terkontrol ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Legitimasi Pemerintah 80 Persen Vs Demokrasi 20 Persen

30 Januari 2026 - 14:12 WIB

Amien Rais Kritik Rencana Pembukaan Kebun Sawit Baru di Tengah Ancaman Banjir

30 Januari 2026 - 09:00 WIB

UU Cipta Kerja Dinilai Permudah Perusakan Lingkungan

29 Januari 2026 - 19:23 WIB

Populer POLITIK