INAnews.co.id, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Seluruh Indonesia (DPN BKNDI) sukses menggelar Seminar Kebangsaan.
Seminar Kebangsaan dengan tema “Dirgahayu Republik Indonesia Ke 75, Mewujudkan Pemuda Berwawasan Kebangsaan dan Berdaya Saing dalam Penguatan Program Koperasi UMKM (BUMDes)” , dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo secara virtual dari Geung MPR RI, Jakarta.
Dilanjutkan secara seremonial oleh Ketua Umum BKNDI , Isra A Sanaky di acara Seminar Kebangsaan di Swiss Bellinn Hotel , Jakarta Pusat 26 agustus 2020.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky mengatakan, bahwa Negara punya kewenangan untuk memberikan kesejahteraan kepada Desa.
“Tidak boleh rakyat kita miskin, dimasa pandemik covid 19 ini desa menjadi poros ekonomi yang menopang untuk rakyat, oleh karena itu jika dana desa dihilangkan akan berakibat tidak baik bagi rakyat dan masyarkat bawah ” ujar Isra kepada media di Hotel Swiss Bellin Kemayoran, Jakarta Rabu 26 agustus 2020.
Isra mengatakan, seminar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di kancah global.
Penguatan Struktur Organisasi BKNDI didukung dari 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/kota dengan 87.000 Desa Se-indonesia .
“Ini harus mendorong percepatan program Pemerintah secara Nasional sesuai dengan Visi dan Misi Presiden RI , Joko Widodo,” ucap Isra dalam sambutannya.
Seminar Kebangsaan BKNDI ini juga didukung oleh , Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain para Menteri dan Dirjen Kementerian yang memberikan materi, seminar juga dihadiri oleh utusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, utusan Panglima TNI dan beberapa kepala pemerintahan daerah seperti Bupati, Pimpinan legislatif dari DPRD di beberapa daerah.
Sementara kegiatan ini diikuti oleh 200 Lurah se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Seminar ini juga ditandai dengan nota kesepahaman antara BKNDI dengan Ketua MPR RI dan Kementerian-kementerian terkait.
