INAnews.co.id Bitung– Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Pjs Edison Humiang, beberapa waktu yang lalu telah melantik 7 Kepala Sekolah yang diduga melanggar aturan, kali ini melalui surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung Julius Ondang meminta agar Pjs melantik lagi salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) untuk menggantikan Kepala Sekolah yang sudah masuk Batas Usia Pensiun (BUP).
Yang lebih menariknya lagi, ASN yang di rekomendasikan tersebut baru saja menerima surat dari KASN akibat pelanggaran netralitas, hal ini membuat politikus muda Yanto Mandulangi angkat bicara.
Mandulangi saat dimintai tanggapan mengatakan, memasuki injury time Pjs terus bermanuver mengelorakan syahwat cabu pasang pejabat, lewat dalil usulan pejabat yang ada dibawahnya praktik cabu pasang ini seolah menjadi pembenaran atas setiap tindakan yang diambil Pjs, Selasa 1 Desember 2020.
Menurut Mandulangi, ini adalah sebuah kesengajaan yang masif dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dari sebuah mekanisme pengangkatan pejabat yang sudah diatur oleh undang, ujar Mandulangi.
“Sebut saja satu yang terbaru dari usulan Kadis Julius Ondang terhadap salah satu calon Kepala Sekolah SD, seolah-olah hanya dengan dalil untuk mengisi kekosongan jabatan maka mekanisme dasar lainnya digugurkan”, beber Mandulangi.
Lanjut Mandulangi, yakni setiap penggantian pejabat struktural dan fungsional dilaksanakan dengan ketentuan
1.hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan syarat selektif,
2. melaksanakan seleksi terbuka
3. apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka maka kekosongan dapat di angkat PLT dengan mempedomani SE no 2/SENII/2019 tgl 30 july tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, jelasnya.
“Padahal SE Mendagri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 januari 2020 pedoman nya jelas dan juga sebagai amanat lanjutan dari pasal 71 UU no 10 tahun 2016”, kata Mandulangi.
Mandulangi berharap, pada kondisi seperti ini harusnya Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan penegakan hukum adalah paling terdepan dalam menciptakan mekanisme kontrol tentang penggantian struktur pejabat oleh Pjs yang secara terang-terangan memberi keuntungan kepada pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain, tutup Mandulangi.
