INAnews.co.id, Lombok Barat – Mengingat beberapa bangunan perumahan subsidi yang menyalahi aturan, pengamat kebijakan publik Khairy Juanda angkat bicara.
Saat diwawancarai wartawan pada Rabu (2/3/2022) via wa khairy mengatakan bahwa ketidak tegasan pupr lobar dalam mengambil keputusan saat adanya pelanggaran diduga adanya permainan antara pihak pupr lobar dengan pengusaha yang memiliki bangunan melanggar aturan.
“Jika ada yang bermain, otomatis mereka (PUPR Lobar) tidak berani tegas karena bisa jadi senjata makan tuan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Khairy juga menjelaskan, seharusnya pihak PUPR Lobar jika melihat ada pelanggaran bisa memerintahkan pengentian atau pembongkaran proyek tersebut.
Lebih lagi, Khairy yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya itu juga menduga adanya uang pelicin dan itu bisa untuk mempercepat dan mempermudah semua proses.
“Hampir semua kontraktor dan developer bermain dengan uang pelicin untuk mempercepat dan mempermudah semua prosesnya,” tutup Khairy.
