Ketua Pusaka NTB Tegaskan Isu BTT Pemprov NTB Bersifat Konstruktif Demi Kondusivitas Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- account_circle Idrus Jalmonadi
- calendar_month Senin, 22 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id – Mataram – Dalam rangka mendukung upaya cipta kondisi serta mereduksi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Aktivis sekaligus Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, menyampaikan pernyataan sikap terbuka terkait dinamika isu publik yang berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/12/2025).
Puspawan Annuri, SH menegaskan bahwa isu dan kritik yang mencuat terkait dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB harus dipahami sebagai bentuk aspirasi korektif dan konstruktif dalam kerangka demokrasi yang sehat. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk memprovokasi masyarakat, mendelegitimasi pemerintah daerah, maupun mengganggu stabilitas keamanan di wilayah NTB, khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru.
“PUSAKA NTB memandang kritik publik sebagai bagian dari kontrol sosial yang sah dan perlu disikapi secara objektif. Aspirasi yang disampaikan bertujuan mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan menciptakan kegaduhan atau konflik di tengah masyarakat,” ujar Puspawan Annuri.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog yang sehat dan bermartabat. Menurutnya, stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat utama agar masyarakat dapat merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan aman, damai, dan penuh kebersamaan.
Dengan adanya penegasan sikap tersebut, diharapkan eskalasi isu pergeseran dana BTT Pemprov NTB dapat tereduksi dan tidak berkembang menjadi polemik publik berkepanjangan. PUSAKA NTB menilai bahwa pengelolaan isu secara bijak akan mencegah terjadinya konflik horizontal antar kelompok masyarakat serta menutup ruang bagi potensi gangguan kamtibmas.
“Situasi sosial politik di NTB harus tetap terkendali. Momentum akhir tahun ini harus kita jaga bersama sebagai waktu refleksi dan persatuan, bukan perpecahan,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari komitmen PUSAKA NTB dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi NTB menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Penulis: Idrus Jalmonadi
Saat ini belum ada komentar