Menu

Mode Gelap
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama Akademik dengan Kedutaan Besar Ekuador Persatuan Guru Besar Indonesia Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo Pengamat: Kritik Kebijakan Boleh, Serang Personal Bisa Berurusan Hukum Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW Pemkab Taliabu Luncurkan Program Tamasya Merdeka

SOSIAL

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Kritik Penerimaan Kelola Tambang dari Pemerintah

badge-check


					Foto: mantan Ketum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi kelola tambang yang diterima Muhammadiyah/tangkapan layar Perbesar

Foto: mantan Ketum PP Muhammadiyah Prof Amien Rais menanggapi kelola tambang yang diterima Muhammadiyah/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Prof Amien Rais kritik penerimaan kelola tambang dari Pemerintah. Pasalnya, menurut dia, tawaran itu penuh racun dan atau berbisa.

“Semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batu bara itu, ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah—Muhammadiyah enggak mau—sangat sensitif itu, tahu akibatnya. Jadi kita waktu itu bangga,” ujar Prof Amien Rais, Jumat (26/7/2024), melalui akun YouTube-nya.

“Namun, karena kepincut dengan keduniaan, akhirnya kail berbahaya itu ditelah oleh Muhammadiyah,” ia melanjutkan.

Amien pun mengaku kaget sekaligus marah mengetahui (penerimaan kelola tambang) itu. “Saya terhinyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif Saudara Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa,” tegasnya.

Menurut dia, argumen Anwar Abbas, Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang takkan merusak lingkungan, itu sebuah celotehan yang menghina akal sehat.

“Mengapa? Pertambangan batu baru di mana saja pasti menghancurkan lingkungan sampai tahapan ecoside. Menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali,” kata dia.

“Apalagi dunia pertambangan itu, dunia yang ganas dan para pemainnya sebagian besar adalah bandit-bandit tanpa moral, tanpa pertimbangan akal sehat karena hanya satu tujuannya mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya,” lanjutnya.

Ia mengajak warga Muhammadiyah membayangkan jika akhirnya masuk ke dunia pertambangan, di mana tentu akan melibatkan diri dalam menghancurkan lingkungan hidup.

Kendati begitu, ia masih memiliki rasa optimis, bahwa Muhammadiyah akan menolak tawaran kelola tambang dari pemerintah itu.

“Nah kail itu sudah ada dalam rongga mulut Muhammadiyah. Tapi insyaallah belum melewati kerongkongan. Kalau Muhammadiyah mau, kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali,” katanya.

Menuju hal itu, Amien mengusulkan kepada Muhammadiyah untuk segera menggelar Sidang Tanwir. Sidang tanwir adalah lembaga tinggi setelah muktamar Muhammadiyah.

Sidang tanwir segera diselenggarakan kata dia bisa di Jakarta, bisa di Yogya. Kemudian hadirkan seluruh PWM dan seluruh ortum.

Ia yakin, kalau soal kelola tambang dibawa ke Sidang Tanwir maka keputusannya pasti cabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap izin pertambangan batu bara itu.

“Kemudian beristigfarlah sebanyak mungkin. Insyallah dengan istigfar itu, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, lebih jelas membedakan mana hak dan mana batil. Mana yang penuh manfaat, mana yang penuh mudarat,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama Akademik dengan Kedutaan Besar Ekuador

25 Oktober 2025 - 00:04 WIB

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama Akademik dengan Kedutaan Besar Ekuador

Persatuan Guru Besar Indonesia Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan

24 Oktober 2025 - 23:37 WIB

Persatuan Guru Besar Indonesia Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan

Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

24 Oktober 2025 - 18:19 WIB

Populer NASIONAL