Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Siapa yang Bertanggung Jawab PDN Diserang?

badge-check


					Foto: Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi/tangkapan layar Perbesar

Foto: Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Siapa yang bertanggung jawab Pusat Data Nasional (PDN) diserang beberapa waktu lalu adalah pertanyaan umum bagi siapa pun. Soal ini, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi mencoba menjawabnya.

Menurut Ridho, yang bertanggung jawab PDN diserang adalah Presiden Jokowi dan Menkominfo Budi Arie.

Alasannya, karena kedua orang ini telah melakukan kecerobohan sehingga PDN diserang hacker.

“Dengan segala hormat, yang harus bertanggung jawab adalah Bapak Presiden dan Bapak Menkominfo atas kecerobohan dan kebodohan yang dilakukan, bahkan sekadar backup data saja tidak ada sehingga data-data Maha Penting Rakyat Indonesia telah dicuri,” ujar Ridho dalam video pendek yang diunggahnya di akun medi- sosialnya, Jumat (12/7/2024).

“Mulai dari data pribadi, data imigrasi, data beasiswa, dan tidak menutup kemungkinan juga data pelanggaran Pemilu, data perbankan, dan lain sebagainya (data pertahanan keamanan),” lanjut Ridho.

Ridho menganggap atas serangan itu, saat ini bangsa dan negara Indonesia menjadi rapuh dan lemah di tengah-tengah kehidupan digital yang tidak ada batas teritorial. Pasalnya, kata dia, kita menjadi sasaran paling empuk di dunia untuk berbagai kejahatan digital

“Jangan kaget, bisa jadi tidak lama lagi kita akan mendapat tagihan pinjaman online karena identitas kita digunakan untuk meminjam,” Ridho mengingatkan.

Ia seperti menyesali karena kasus PDN yang diserang beberapa waktu lalu itu L belum ada permintaan maaf dan penjelasan lebih detail serta solusi konkret dari Presiden dan juga Menkominfo.

Padahal kata Ridho, semua sumber daya, baik yang bersifat anggaran maupun sumber daya manusia telah kita amanatkan kepada pemerintah. Ia pun menyinggung anggaran pemeliharaan PDN sebesar Rp700 miliar per tahun, yang artiya 1,9 miliar per hari.

“Sekali lagi, rakyat menunggu tanggung jawab dari Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kominfo,” katanya

“Menurut saya demikian kebaikan semua, tanggung jawab tersebut dapat dimulai dengan mengganti Menteri Kominfo dengan sosok yang memiliki kompetensi yang sesuai,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL