INAnews.co.id, Jakarta– Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap kepada presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto agar menjadi pemimpin baik melebihi Jokowi.
Harapan Refly itu disampaikan ketika ia menjadi salah satu narasumber diskusi publik dengan tajuk “Dinasti Politik Jokowi Sebuah Penghancuran terhadap Sistem Demokrasi dan Penegakan Hukum”, Rabu (31/7/2024), di Jakarta.
“Harapan kita kepada Prabowo adalah mudah-mudahan baik. Tapi kalau tidak, maka saya tidak lagi percaya,” ujar Refly.
Refly berharap kepada Prabowo karena ketika mengulas tentang kelembagaan terkini, dilihatnya tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan itu terjadi pada lembaga atau institusi yang lahir di era reformasi.
Malah kata Refly, ada lembaga-lembaga yang lama kembali ke watak aslinya.
“Dwifungsi TNI-Polri pun termasuk lembaga lama yang kembali ke wataknya. Pun kejaksaan agung,” kata Refly.
Lembaga lama lainnya yang disasar Refly adalah DPR RI. Walau telah banyak mengalami perubahan tetapi terbaru malah kembali ke watak asli.
“Lembaga lama merevisi dirinya malah balik lagi jadi lembaga stempel untuk pemerintahan. Paling mengagetkan ada lahirnya UU Tambang, Omnibus Law,” katanya.
Sementara, lembaga yang hadir di era reformasi yang tidak sesuai harapan adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yusisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), dan DPD RI.
Harapan ke MK dan KY sebagaimana yang diharapkan orang banyak, kata Refly, hilang.
KPK, kata dia, saat ini telah hancur. Padahal harapannya membawa agenda reformasi. “Malah terjebak pada KKN,” imbuhnya.
MA, pun dengan MK demikian, kata Refly, kalau sudah bersentuhan kekuasaan demikian. DPD, disorot pimpinannya yang pernah bermasalah.
Tajuk diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Nasional untuk Demokrasi dan Pembaruan Hukum (LANDEP) itu, untuk Refleksi Perjalanan 28 Tahun Perjuangan Reformasi 1998.
Hadir narasumber lain selain Refly: Erros Djarot (Budayawan dan Pengamat Politik), Deddy Sitorus (Anggota DPR RI Fraksi PDIP), Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK 2015-2019), dan Airlangga Pribadi (Pengamat Politik dan Dosen Fisip Universitas Airlangga).
