Menu

Mode Gelap
Kapolri: 83 Persen Masyarakat Merasa Aman Berjalan Malam Hari Polisi Jagung Dipuji Presiden: Polri Produksi 3,57 Juta Ton Jagung Polri Catat Rekor: Sita 590 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun Kapolri Pilih Mundur dan Jadi Petani daripada Polri di Bawah Menteri Tiga Digital Marketing Agency Terbaik Indonesia ALTARA Sepatu Trail Running Siap Menjangkau Kebutuhan Pelari Trail Dan Pegiat Luar Ruangan

POLITIK

Silaturahmi antar Tokoh dan Elemen Perubahan

badge-check


					Foto: Silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan jelang 20 Oktober 2024 (?), Selasa (1/10/2024), di Jakarta Perbesar

Foto: Silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan jelang 20 Oktober 2024 (?), Selasa (1/10/2024), di Jakarta

INAnews.co.id, Jakarta– Silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan jelang 20 Oktober 2024 (?) pada hari ini, Selasa (1/10/2024), di Jakarta Pusat, dihadiri banyak tokoh dan aktivis, seperti Faizal Assegaf, Mayjen Soenarko, TB Jafar, Alip Purnomo, Ramadhan Pohan, Abraham Samad, Adhie Massardi, Antony Budiawan, Edy Mulyadi, Refly Harun, dr Tifa, Prof Amien Rais, dan Ustaz Sambo.

Ada pula Din Syamsuddin, Marwan Batubara, Anton Permana, Olvah Alhamid, Slamet Subianto (eks KSAL), Buni Yani, Ruslan Buton, M Said Didu, Rahma Sarita, Roy Suryo, dan lain-lain.

Beberapa di antara memberikan pernyataan terkait acara silaturahmi. Inti dari kebanyakan mereka adalah menginginkan Jokowi diadili ketika nanti tidak lagi menjadi presiden. Hal itu salah satunya disampaikan Faizal Assegaf, inisiator silaturahmi.

“Maka nanti kita pastikan bahwa rakyat di tanggal 20 Oktober 2024 mengadili Jokowi,” kata Faizal, mengawali acara silaturahmi.

Menurut Faizal, diadilinya Jokowi, karena rezim yang pimpin tidak menghadirkan apa yang menjadi harapan banyak rakyat Indonesia, seperti keadilan belakangan ini.

Muhammad Said Didu mengingkan hal sama. Jokowi harus diadili.

Menurut Didu, Jokowi perlu diadili karena ia dianggap telah menyerahkan kedaulatan negara ke oligarki. Bahkan oligarki kata dia, telah mengatur negara ini.

“Maka kita datang ke sini untuk merebut kembali kedaulatan itu. Kita (rakyat) adalah pemilih yang sah,” tegas Didu.

“Jokowi tidak mampu memimpin. Maka kita harus mengadilinya,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat dari IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan alasannya mengapa Jokowi mesti diadili. “Ini atas dasar komitmen kita terhadap Pancasila,” kata dia.

Marwan pun mengajak yang hadir untuk bisa bersatu untuk itu. Kalau bisa malah kata dia, Jokowi lengser sebelum tanggal 20 Oktober 2024.

Ratusan orang turut hadir dalam acara silaturahmi itu. Silaturahmi diakhiri dengan sesi foto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi

26 Januari 2026 - 18:43 WIB

Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

26 Januari 2026 - 15:43 WIB

Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan

26 Januari 2026 - 14:43 WIB

Populer POLITIK