INAnews.co.id, Yogyakarta– Di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang antara lain disebabkan oleh fragmentasi geoekonomi, lonjakan harga akibat ketegangan geopolitik, tekanan suku bunga tinggi negara maju, maupun kebijakan protektisionisme Pemerintahan baru AS, perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,02% (yoy) pada Kuartal 4-2024 atau 5,03% secara kumulatif 2024. Capaian tersebut didukung oleh realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5±1%, yaitu sebesar 1,57% (yoy) pada 2024.
Pada Januari 2025, realisasi inflasi tercatat sebesar 0,76% (yoy), ditopang kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket di akhir tahun. Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat diikuti tingkat inflasi yang stabil dan terkendali dengan menjalankan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang didukung strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk menjaga inflasi volatile food pada rentang target yang disepakati terutama pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk menjaga daya beli masyarakat pada HBKN Ramadan dan Idulfitri 2025, Pemerintah akan melakukan sejumlah kebijakan di antaranya pemberian diskon tarif tol, pemberian diskon harga tiket pesawat, serta pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta”, ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dikutip lama Kemenko Perekonomian, Jumat.
Ia menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa, di Yogyakarta.
Seperti diketahui, tingkat inflasi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, rendahnya akses pembiayaan petani dan belum terintegrasinya data pangan. Peningkatan peran BUMD/BUMDes juga diperlukan dalam rangka mendukung program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi berbagai tantangan tersebut dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam proses pengendalian inflasi. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0%-5,0%.
Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, yaitu di antaranya memperkuat implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), memperluas intensifikasi pertanian, meningkatkan partisipasi generasi muda (petani milenial), meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR, meningkatkan kapasitas BUMD/BUMDes, mendorong implementasi program Pangan and Go (PANG-GO), dan mendorong integrasi data pangan seluruh provinsi se-Jawa.
Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Jawa ini dilaksanakan beriringan dengan Kick-Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi atau komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Jawa, antara lain melalui komitmen sinergi penguatan produksi dengan gapoktan, sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara gapoktan dan SPPG, dan juga komitmen BUMD/BUMDes sebagai offtaker pangan strategis.
Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Staf Ahli Badan Gizi Nasional, Direktur Badan Pangan Nasional, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa, Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Pimpinan Wilayah Bulog DIY, perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa, dan perwakilan TPID se-Jawa.*
