INAnews.co.id, Jakarta– Isu “matahari kembar” dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat ke permukaan. Fenomena ini mencerminkan adanya dua pusat kekuasaan: satu berada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan satu lagi masih berpusat pada mantan presiden, Joko Widodo.
Isu ini mendapat sorotan tajam setelah beberapa kejadian menimbulkan tanda tanya besar. Salah satunya adalah kunjungan sejumlah menteri ke kediaman pribadi Jokowi di Solo pasca-Lebaran. Bahkan, dalam beberapa pertemuan tersebut, mantan presiden itu masih disebut sebagai “bos” oleh para pejabat aktif.
Yang lebih mengejutkan adalah kedatangan para peserta didik Sespimmen Polri ke kediaman Jokowi, untuk menerima pengarahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya pemegang otoritas tertinggi saat ini? Bukankah pengarahan kepada lembaga negara semestinya datang dari presiden aktif?
Polri Masih Loyal ke Jokowi?
Secara struktural, Polri berada di bawah Presiden. Maka jika para perwira menengah Polri justru sowan kepada Jokowi dan bukan ke Prabowo, itu menandakan ada loyalitas ganda—atau bahkan loyalitas yang tersisa kepada kekuasaan lama.
Fenomena ini beririsan dengan desakan banyak kalangan, termasuk dari forum purnawirawan TNI, agar Polri dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alasannya, fungsi utama Polri adalah penegakan ketertiban umum, bukan bagian dari sistem pertahanan negara seperti TNI.
Bila ini benar terjadi secara sistematis, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, melainkan ancaman langsung terhadap soliditas pemerintahan baru. Tidak berlebihan jika muncul pertanyaan: apakah ini bagian dari desain kekuasaan tersembunyi untuk tetap mempertahankan pengaruh pasca-masa jabatan?
Apa yang Harus Dilakukan Presiden Prabowo?
Ada dua tantangan besar yang harus segera dihadapi Presiden Prabowo:
1. Legitimasi Kebijakan
Semua janji politik, program kerja, dan visi besar Prabowo harus segera diberi payung hukum yang kuat. Baik melalui Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang. Hal ini penting agar program-program beliau tidak mudah dijegal oleh kepentingan lain.
2. Pendanaan Program Strategis
Presiden harus merumuskan skema pendanaan yang kredibel. Misalnya, dengan memanfaatkan potensi dana perbankan nasional yang mengendap hingga ribuan triliun, atau melalui pendekatan moneter modern seperti konsep Modern Monetary Theory (MMT).
Namun langkah paling konkret yang bisa segera dilakukan adalah reshuffle kabinet. Menteri-menteri yang jelas merupakan “titipan” dari Jokowi sebaiknya diganti. Tidak ada ruang bagi loyalitas ganda dalam kabinet. Pemerintahan yang kuat hanya bisa berdiri di atas fondasi loyalitas tunggal kepada kepala negara yang sah.
Ancaman Nyata: Perang Saudara dan Disintegrasi
Jika keberadaan “matahari kembar” ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat fatal:
• Krisis Legitimasi: Pemerintahan Prabowo bisa dianggap hanya sekadar “boneka” atau perpanjangan tangan dari Jokowi.
• Polarisasi Aparat Keamanan: Jika TNI dan Polri terbelah loyalitasnya, potensi konflik horizontal sangat besar. Bahkan bisa memicu perang saudara dalam konteks terbatas.
• Disintegrasi Bangsa: Polarisasi ini akan merembet ke masyarakat sipil, khususnya umat Islam yang selama ini menjadi kekuatan utama pendukung Prabowo.
Kita mulai melihat gejala ini melalui berbagai upaya adu domba antartokoh umat Islam. Jika kekuatan sipil dilemahkan, pemerintahan Prabowo akan semakin rentan terhadap tekanan internal dan eksternal.
Saatnya Jokowi Menarik Diri
Sebagai mantan presiden, sudah seharusnya Jokowi menempatkan dirinya secara proporsional: sebagai negarawan yang telah selesai dengan tugas konstitusionalnya. Intervensi terhadap pemerintahan baru hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Jika memang masih ada urusan hukum, seperti isu ijazah yang ramai diperbincangkan publik, maka lebih baik fokus menyelesaikan itu terlebih dahulu.
Di sisi lain, Prabowo juga perlu segera menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan para senior di kalangan militer. Misalnya, mengunjungi purnawirawan TNI secara langsung, sebagai bentuk penghormatan dan pendekatan personal. Hal ini jauh lebih elegan daripada membiarkan para jenderal senior datang meminta audiensi.
Jangan Ada Dua Pemimpin
Bangsa ini hanya butuh satu pemimpin. Jika kekuasaan dibagi dua, meski secara tidak resmi, maka bahaya yang muncul jauh lebih besar daripada sekadar isu politik sesaat.
Kita berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri dualisme ini. Dan kepada Jokowi, jadilah bapak bangsa yang arif. Sepuluh tahun cukup, kini saatnya memberi ruang bagi pemimpin baru untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.
*Amir Hamzah
Pengamat Intelijen dan Geopolitik
