INAnews.co.id, Jakarta– Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan siswa yang dianggap “nakal” untuk mengikuti pendidikan militer menuai sorotan tajam. Sebagai anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gamal Albinsaid menilai kebijakan ini sebagai langkah yang keliru dan berpotensi kontraproduktif dalam menangani permasalahan kompleks pada anak-anak.
Pandangan dia didasarkan pada sejumlah argumentasi yang kuat. Pertama, tidak ada bukti ilmiah (evidence-based) yang menunjukkan efektivitas pendidikan militer dalam mengurangi atau menghentikan kenakalan remaja.
Ia pun menilai kebijakan itu terkesan sebagai penyederhanaan masalah tanpa memahami akar persoalan pengasuhan anak yang begitu rumit.
Kedua, pendekatan militeristik tidak selaras dengan prinsip pendidikan modern. “Pendidikan saat ini seharusnya mengedepankan pendekatan psikologis dan pembinaan karakter yang positif, bukan indoktrinasi dan kedisiplinan ala militer yang kaku,” tertulis demikian di akun X-nya, baru-baru ini.
Ketiga, kebijakan tersebut dianggapnya gagal menyentuh akar masalah. Menurutnya, kenakalan pada anak bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba.
Anak-anak “nakal” seringkali merespons sistem yang gagal mendukung mereka. Dalam ilmu pedagogi, perilaku tersebut adalah sinyal adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, bisa berasal dari masalah keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, trauma masa kecil, atau pola pendidikan dan pengasuhan yang represif.
“Apakah pendidikan militer mampu menyelesaikan akar masalah ini? Tentu tidak,” kata dia.
Keempat, kebijakan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat berpotensi melanggar hak-hak mendasar anak, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Konvensi ini secara jelas menekankan pentingnya lingkungan keluarga dan peran orang tua dalam perkembangan anak.
“Mengirim anak ke barak militer justru menjauhkan mereka dari lingkungan yang seharusnya menjadi fondasi utama perkembangan mereka,” kata dia.
Kelima, kebijakan tersebut menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi. Anak-anak yang dimasukkan ke dalam program ini akan dilabeli sebagai “anak nakal” atau “anak bermasalah,” sebuah beban psikologis yang dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan.
“Bayangkan dampak sosial dan psikologis yang harus mereka tanggung ketika kembali ke lingkungan sekolah dan masyarakat,” ia mengingatkan.
Ia sependapat dengan berbagai lembaga kredibel seperti Komnas HAM, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), MAARIF Institute for Culture and Humanity, yang secara tegas menolak kebijakan pendidikan militer untuk siswa yang dianggap nakal.
“Ironisnya, anggaran sebesar Rp 6 miliar dari APBD Jawa Barat dialokasikan untuk 900 anak ‘nakal’ ini. Angka ini sangat kontras dengan data yang menunjukkan adanya 658.831 anak di Jawa Barat yang tidak bersekolah, terdiri dari anak putus sekolah (164.631), lulus tidak melanjutkan (198.570), dan belum pernah bersekolah (295.530),” ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional yang lebih besar untuk mengatasi masalah putus sekolah yang jauh lebih masif ini. “Alih-alih mengirim anak-anak ke barak militer, saya menawarkan solusi kebijakan alternatif yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan.
Solusi Jangka Pendek
Sistem pendidikan yang memulihkan (restorative education): Fokus pada perbaikan hubungan dan penyelesaian konflik secara konstruktif.
Dukungan psikologis berbasis komunitas. Memperluas akses layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis di tingkat masyarakat.
Penguatan dan reformasi fasilitas serta sumber daya manusia konseling. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga konselor di sekolah dan lembaga terkait.
Pendekatan yang memulihkan relasi anak dengan diri, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Membangun kembali ikatan sosial dan emosional yang mungkin terputus.
Solusi Jangka Panjang
Memperkuat sistem dukungan psikososial. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan mental dan emosional anak.
Pendidikan karakter berbasis empati dan generosity. Menanamkan nilai-nilai empati, kepedulian, dan saling berbagi sejak dini.
Ia merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk:
- Menerapkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan kebijakan.
- Memperjelas indikator anak yang disebut “nakal” atau “bermasalah” agar tidak terjadi subjektivitas dan stigmatisasi.
- Mencegah stigmatisasi, diskriminasi, dan potensi pelanggaran hak anak dalam setiap program pendidikan.
Sudah saatnya kita beralih dari solusi instan dan represif menuju pendekatan yang lebih holistik, berbasis ilmu pengetahuan, dan menghormati hak-hak anak. Pendidikan militer bukanlah jawaban untuk kenakalan remaja; yang kita butuhkan adalah sistem dukungan yang komprehensif dan berfokus pada akar permasalahan.
Gubernur Jawa Barat memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang bijak dengan mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi demi masa depan anak-anak Jawa Barat.
