INAnews.co.id, Jakarta– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik keras terhadap praktik bisnis yang dilakukan oleh aplikator transportasi online. Dalam rapat dengar pendapat, kemarin, Adian membongkar dugaan adanya pungutan liar (pungli) senilai triliunan rupiah yang tersembunyi di balik skema promo dan diskon, yang ia sebut sebagai “kebohongan”.
Adian menjelaskan bahwa promo dan diskon yang diberikan kepada konsumen bukanlah potongan dari komisi 20 persen yang diambil aplikator dari pendapatan pengemudi, melainkan diambil dari biaya-biaya fiktif yang tidak memiliki dasar hukum.
“Promo itu bohong, diskon voucher… Mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum,” tegas Adian.
Ia memaparkan temuannya berdasarkan data di lapangan. Dalam satu perjalanan, Adian menemukan adanya pungutan biaya-biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya, seperti biaya jasa aplikasi dan biaya lokasi.
“Ada biaya jasa aplikasi, motor Rp2.000, mobil Rp10.000… Dasar hukumnya apa? Tidak ada,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti biaya lokasi yang mencapai Rp18.000, yang ia duga dikenakan hanya karena pengemudi menjemput di bandara, tanpa kejelasan kemana uang tersebut mengalir.
Berdasarkan data yang ia pegang, Adian menghitung bahwa dalam satu perjalanan, aplikator memungut setidaknya Rp29.000 dari pengemudi dan konsumen tanpa dasar hukum.
“Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa tidak kita sebut ini pungli?” tanya Adian. “Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertaulun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita?”
Lebih lanjut, Adian membeberkan praktik yang disebut “tarif hemat” atau “paket goceng” yang diterapkan aplikator. Ia menampilkan sebuah video yang menunjukkan seorang konsumen membayar Rp19.200, tetapi pengemudi hanya menerima Rp5.000.
“Saya bayar Rp19.200, Bapak dapat Rp5.000. Ya ampun, jahat banget,” ucap Adian dengan nada kesal.
Ia menjelaskan bahwa untuk ikut program tarif hemat ini, pengemudi harus membayar biaya harian sebesar Rp20.000. Setelah itu, mereka hanya dibayar Rp5.000 untuk setiap pengantaran.
Yang lebih parah, untuk double order, pengemudi hanya dibayar Rp2.500 untuk barang kedua. “Sangat biadab,” kata Adian.
Di akhir pernyataannya yang penuh emosi, Adian Napitupulu mendesak Kementerian terkait untuk bertindak. Ia menegaskan bahwa perjuangannya bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan demi nasib 20 juta jiwa yang bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi online.
“Tolong, Pak Wamen, ini bukan bagi-bagi proyek. Ini 20 juta jiwa di sana bergantung pada ketukan kita di sini. 48 orang di sini palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketuk dengan berani,” pungkasnya, disambut tepuk tangan dari hadirin.
