INAnews.co.id, Jakarta – Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia membahas optimalisasi pasar rakyat.
Sekretaris Umum INKOPPAS, Andrian Lamemuhar, menyatakan bahwa saat ini banyak pasar yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan APBN namun tidak ada pedagang yang menempati.
Andrian menjelaskan bahwa permasalahan utama adalah kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses pembangunan pasar.
“Ketika permintaan dari daerah masuk ke Kementerian Perdagangan, kemudian ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan hingga ke Kementerian PU, kemudian dari Kementerian PU baru dieksekusi pembangunan pasarnya, itu tidak ada melibatkan pihak pedagang,” jelasnya.
INKOPPAS mengusulkan agar pedagang dilibatkan dalam proses pembangunan pasar dari awal, termasuk dalam penentuan lokasi, zonasi, dan arsitektur pasar.
“Jadi kami dari INKOPPAS meminta, jika ada pembangunan pasar baru, pedagang juga dilibatkan, baik dari awal, seperti pembangunan nya, zonasi nya, arsitek nya, dan lokasi nya, sehingga para pedagang berminat menempati pasar-pasar rakyat yang dibuat oleh pemerintah,” ungkap Andrian.
Andrian berharap bahwa di masa depan, INKOPPAS dapat dilibatkan dalam proses pembangunan pasar rakyat dari awal, sehingga pedagang dapat memahami dan menempati pasar yang dibangun oleh pemerintah.
“Tujuannya adalah agar kami bisa mensosialisasikan pedagang tersebut ke pemerintah dan kami bisa mensosialisasikan kegiatan pemerintah tersebut kepada pedagang, sehingga para pedagang mau berpindah kepada pasar yang telah dibentuk,” pungkasnya.
