Menu

Mode Gelap
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama Akademik dengan Kedutaan Besar Ekuador Persatuan Guru Besar Indonesia Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo Pengamat: Kritik Kebijakan Boleh, Serang Personal Bisa Berurusan Hukum Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW Pemkab Taliabu Luncurkan Program Tamasya Merdeka

POLITIK

Tidak Akan Ada Lagi Aksi Massa Buruh KSPI Beberapa Waktu ke Depan

badge-check


					Foto: Said Iqbal (kiri)/tangkapan layar Perbesar

Foto: Said Iqbal (kiri)/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Dalam pernyataan yang mengejutkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui presidennya Said Iqbal menyatakan akan menghentikan aksi demonstrasi dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah pertemuan di Istana dengan berbagai tokoh.

“Buruh dalam waktu beberapa waktu ke depan tidak akan melakukan aksi dulu, sampai kita memandang perlu kondisi sudah kondusif,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).

Sikap ini menandai perubahan drastis dari serikat buruh yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah. KSPI kini bahkan menyatakan akan “melawan” pihak-pihak yang berusaha melemahkan pemerintahan Prabowo.

Said Iqbal dengan tegas mengecam tindakan anarkisme dalam demonstrasi, namun di sisi lain memberikan ruang bagi pemerintah dengan menyatakan “demonstrasi boleh tapi harus konstitusional.”

Pernyataan ini menjadi ironi mengingat KSPI adalah salah satu organisasi yang kerap menggunakan aksi massa sebagai pressure terhadap pemerintah dalam memperjuangkan hak buruh.

Dalam pernyataannya, Iqbal memuji berbagai program Prabowo seperti program 3 juta rumah yang “walaupun belum berjalan tapi kebijakannya sudah disiapkan” dan kenaikan upah minimum 6,5 persen setelah 10 tahun stagnan.

Namun, dukungan terhadap kebijakan yang masih berupa wacana ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi serikat buruh dalam mengawasi janji-janji politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo

24 Oktober 2025 - 18:19 WIB

Pengamat: Kritik Kebijakan Boleh, Serang Personal Bisa Berurusan Hukum

24 Oktober 2025 - 18:16 WIB

Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW

24 Oktober 2025 - 10:09 WIB

Populer NASIONAL