Menu

Mode Gelap
Pembagian Penguasaan Anggaran Pusat dan Daerah Tidak Seimbang ASPEK Indonesia Usulkan Upah Minimum 7 Juta Elit NasDem Ini Akan Loncat ke PSI 10 November? CWIG Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Presiden Prabowo BPJPH Engagement Rate Tertinggi di Medsos Hasil Riset Digital Public Perception 2025 Proyek Jalan Airmadidi Amburadul: Beton Rontok Ditekan Jari, Pekerja Ungkap Perintah Atasan, Satker Bungkam, Korupsi Menganga?

TNI/POLRI

Babinsa Jadi “Tangan Panjang” Pemerintah

badge-check


					Foto: dok. Kelurahan Purwantoro Perbesar

Foto: dok. Kelurahan Purwantoro

INAnews.co.id, Jakarta– Bintara Pembina Desa (Babinsa) kini menjadi “tangan panjang” pemerintah dalam mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat desa, jauh melampaui fungsi pertahanan negara.

YLBHI mengungkap Babinsa kini terlibat dalam pembelian gabah untuk Bulog, mengawasi harga pembelian pemerintah (HPP) tidak hanya di Bulog tetapi juga di penggilingan padi swasta.

Dalam program Brigade Pangan, Babinsa dan prajurit TNI berperan sebagai “motivator” bagi kelompok tani yang mengelola lahan 200 hektare dengan potensi pendapatan Rp 10 juta per bulan.

Babinsa juga hadir dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih, dengan patronase yang sangat terlihat dalam pemilihan pengurus.

“Babinsa sangat berperan mengawasi unit-unit usaha koperasi. Karena terlibat dalam produksi pertanian seperti pasokan sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) dan pembelian gabah, maka dipastikan pengaruh Babinsa pada koperasi sangat besar,” ungkap YLBHI dalam siaran persnya, Sabtu (4/10/2025).

Keterlibatan Babinsa dalam sistem ekonomi ini dinilai tidak dapat dibenarkan karena memasukkan unsur militer ke dalam kehidupan sipil yang seharusnya otonom.

“Sekalipun HPP pemerintah memberikan kestabilan harga untuk petani, keterlibatan Babinsa dalam hal ini tidak bisa dibenarkan,” tegas YLBHI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pembagian Penguasaan Anggaran Pusat dan Daerah Tidak Seimbang

20 Oktober 2025 - 07:54 WIB

ASPEK Indonesia Usulkan Upah Minimum 7 Juta

20 Oktober 2025 - 06:48 WIB

Elit NasDem Ini Akan Loncat ke PSI 10 November?

20 Oktober 2025 - 05:45 WIB

Populer NASIONAL