INAnews.co.id, Bogor – Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dianugerahi dengan keindahan dan kelestarian alamnya.
Sejak Tahun 70an, Kawasan Puncak selalu menjadi destinasi wisata nasional, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.
Kawasan Puncak tidak hanya dikenal dengan objek wisata alam seperti kebun teh dan Gunung Masnya, atau Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua atau keindahan alam terjunnya saja.
Wisata di Kawasan Puncak terus berkembang, banyak objek wisata, restoran, hotel dan tempat glamour camping (Glamping).
Banyak warga Kawasan Puncak yang bergantung kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata, tetapi dengan disegelnya belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup, banyak pekerja yang dirumahkan.
Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata.
Anggota DPR – RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Mulyadi pun geram dengan penyegelan, penghentian sementara maupun pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi,” tegas Mulyadi kepada wartawan, Jumat, 3 Oktober 2025.
Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra menerangkan, bahwa banyak efek domino dari langkah yang dilakukan oleh Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
“Efek dominonya tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menambah jumlah pengangguran, tetapi juga kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa dalam waktu dekat, akan melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata.
“Tujuan saya reses di Kawasan Puncak, tentunya belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak,” tandasnya.
