INAnews.co.id, Jakarta– Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta pesantren membuka diri terhadap kemajuan teknologi kembali menuai kontroversi. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, gagasan itu bagus namun membutuhkan komitmen serius pemerintah, bukan sekadar imbauan politik.
“Jangankan bicara soal AI, guru yang ahli fisika, kimia, bahkan matematika saja sangat minim di pesantren. Apalagi yang canggih-canggih seperti bikin robot,” ujar Prayitno dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Sabtu (25/10/2025).
Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa santri tidak boleh hanya menguasai ilmu agama atau sekadar menjadi penjaga moralitas. Ke depan, santri harus didorong menguasai teknologi-teknologi strategis seperti AI, robotik, bioteknologi, dan cyber security.
Menurut Gibran, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing global, namun tetap memiliki keteguhan akhlakul karimah.
Prayitno mencatat, pernyataan Wapres ini memunculkan dua kubu yang saling berseberangan. Pendukung Gibran menganggap ini sebagai gagasan inovatif dari seorang wakil presiden yang peduli terhadap masa depan pesantren.
Namun, pihak kritis justru menyoroti bahwa gagasan serupa sudah lama bergulir. Mereka menilai Gibran lebih baik fokus pada janji politik utama, yakni menciptakan 19 juta lapangan kerja.
“Apa pun yang disampaikan Gibran pasti menimbulkan kontroversi. Bahkan hal normatif seperti ini pun menjadi perdebatan tidak berkesudahan,” kata Prayitno.
Prayitno menjelaskan, perdebatan soal keterbukaan pesantren terhadap teknologi sebenarnya bukan hal baru. Ada pesantren yang siap beradaptasi, namun tak sedikit yang memilih menutup diri.
“Banyak pesantren salafi dan tradisional yang memang didesain untuk mempertebal keimanan sebagai bekal akhirat. Mereka khawatir teknologi akan mencemari kadar kesalehan santri,” ungkapnya.
Data menunjukkan, terdapat sekitar 42.000 pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai hampir 5 juta orang pada 2023-2024. Namun, infrastruktur dan kurikulum di mayoritas pesantren masih jauh dari standar untuk mengajarkan teknologi modern.
Sebagai alumni pesantren selama 8 tahun, Prayitno menegaskan bahwa pesantren tidak bisa melakukan transformasi ini sendirian. Negara harus hadir dengan dukungan konkret.
“Selama ini pesantren hidup dari jerih payah kiai dan ustaz secara mandiri. Keberpihakan negara sangat minim,” kritik Prayitno.
Ia mendesak pemerintah membangun infrastruktur pesantren yang memadai, menyediakan fasilitas komputerisasi dan internet, serta menyuplai tenaga pengajar ahli di bidang teknologi.
“Kalau negara serius, pesantrennya harus dibangun lebih besar dengan infrastruktur memadai. SDM pengajar juga harus disiapkan. Jangan cuma retorika politik,” tegasnya.
Prayitno menutup dengan mengajak publik memberikan penilaian: apakah pernyataan Gibran ini langkah maju atau sekadar template politik yang diulang-ulang di setiap kesempatan?
