INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Ketua MK Prof Mahfud MD membantah keras argumen bahwa anggota Polri masih bisa menduduki jabatan sipil berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memungkinkan TNI/Polri bertugas tanpa alih status.
“PP gak bisa. Dari sudut hierarki perundang-undangan, aturan di bawah tidak boleh membentur substansi aturan di atasnya,” kata Mahfud tegas dalam podcast Terus Terang, diunggah Selasa (18/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang selama ini dijadikan celah sudah dihapus oleh MK.
“Kalaupun PP itu dianggap benar selama ini mungkin bisa dicantolkan ke penugasan dari Polri tadi. Nah, sekarang itu sudah dicabut, sudah dianggap tidak sah. Maka ini pun menjadi tercabut dengan sendirinya,” jelasnya.
Mahfud juga mengkritik rencana Kapolri membentuk Pokja yang akan berkonsultasi dengan berbagai lembaga. “Kalau Kementerian Keuangan gak perlu. Itu kan gak nyangkut perubahan uang. Daftar gaji kan sudah jelas. Kalau orang dipindah jabatannya gak ada gajinya langsung turun,” ujarnya.
Ia menegaskan yang diperlukan hanya koordinasi teknis dengan Menpan RB dan BKN untuk pengisian jabatan dari kalangan ASN sipil yang sudah siap. “Sudah banyak yang juga dulu mengeluh dan menangis. Saya menempuh karir di situ tiba-tiba dipotong dari bawah atau ditutup dari atas kan itu gak boleh,” tandasnya.
