INAnews.co.id, Jakarta– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem halal nasional melalui empat program utama di tahun mendatang. Keempat pilar tersebut adalah revisi regulasi, penguatan kolaborasi, sosialisasi, dan yang tak kalah penting, transformasi digital.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPJPH, Haikal Hassan, usai acara “Sertifikasi Halal untuk Kemandirian Ekonomi: Kontribusi BPJPH dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto”, Jumat (21/11/2025), di Jakarta. yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari.
“Kami memperkuat 4 program. Yang pertama, perkuat regulasi Undang-Undang 33-2014, wajib kita ubah. Beberapa pemberubahannya telah kami masukkan kepada DPR RI Komisi 8,” ujar Haikal.
Pilar kedua, menurut Haikal, adalah kolaborasi. BPJPH akan memperkuat sinergi dengan sembilan kementerian, tiga lembaga non-kementerian, organisasi masyarakat, hingga kepolisian.
Sosialisasi menjadi pilar ketiga dengan tetap mengusung narasi bahwa “halal itu lifestyle, halal itu modern civilization, halal itu for all, untuk semua.” Babeh Haikal sapaan akrabnya, juga menyitir posisi Cina, Brazil, dan Amerika sebagai produsen produk halal terbesar dunia sebagai bukti bahwa sertifikasi halal adalah pintu masuk pasar global.
“Yang keempat, sosialisasi sudah, digitalisasi. Digitalisasi, karena tanpa digitalisasi, tanpa AI, kita nggak akan bisa berkembang,” tegas Babeh Haikal menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) untuk memajukan industri halal di Indonesia.
Dukungan dari KSP
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP, Muhammad Qodari, menyambut baik langkah BPJPH. Ia menggarisbawahi dua poin krusial dari pertemuan tersebut.
Pertama, adalah masalah penurunan drastis partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal. Qodari mengungkapkan keluhan dari pelaku UMKM yang kerap mengaitkan proses sertifikasi halal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kami melihat bahwa seharusnya amdal ini menjadi penguat ya, bukan justru meremahkan UMKM,” ujarnya. Ia berjanji untuk mengoordinasikan pertemuan lanjutan antara BPJPH, KSP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi permanen.
Kedua, Qodari melihat sertifikasi halal sebagai peluang emas bagi industri Indonesia untuk menembus pasar global. Ia juga mendukung ide Kepala BPJPH untuk mengembangkan kawasan industri halal.
“Ini momentum ketemu pada hari ini untuk mendorong kemajuan UMKM seperti semula,” pungkas Qodari, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh pengembangan industri halal nasional.
