INAnews.co.id, Jakarta– Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilai gagal mewujudkan keadilan meski telah tumbuh 5 persen selama satu dekade terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persenan ini sudah satu dekade. Ini merupakan kondisi yang harus kita review, apakah perlu kita lihat lagi arah ekonomi ke depan,” ujar Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan”, Kamis (20/11/2025).
Target 8 Persen Meleset, Pemerataan Terabaikan
Eko menegaskan, dengan target pertumbuhan 8 persen yang terus meleset dan hanya bertahan di angka 5 persen selama satu dekade, sudah saatnya pemerintah melakukan koreksi fundamental terhadap strategi pembangunan ekonomi.
“Mengingat 1 dekade tumbuh 5 persenan terus, target kita 8 persen, tentu harus ada hal yang perlu kita koreksi dan cari jalan keluarnya,” tegasnya.
Lebih kritis lagi, INDEF mempertanyakan esensi pertumbuhan yang selama ini dicapai. “Apakah pertumbuhan yang dicapai selama ini sudah benar-benar menghasilkan keadilan atau belum? Ini adalah bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Selain pertumbuhan, tentu harus ada aspek pemerataan,” ujar Eko.
Lima Masalah Struktural Ekonomi Indonesia
Dalam seminar yang mengangkat tema “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan”—kegiatan rutin tahunan ke-31 INDEF—lembaga riset independen ini merilis e-book analisis proyeksi ekonomi 2026 yang mengungkap lima persoalan krusial:
1. Fondasi Ekonomi Rapuh
Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih relatif rentan karena hanya bergantung pada stimulasi APBN, sementara daya beli masyarakat terus melemah.
2. Krisis Kerja Layak
INDEF menyoroti isu yang jarang dibahas publik: krisis kerja layak. Informalitas semakin tinggi dan pekerja berpendapatan tidak pasti semakin banyak.
3. Resentralisasi Kewenangan
Terjadi kecenderungan resentralisasi kewenangan yang berdampak pada ketimpangan wilayah. Janji otonomi daerah dinilai belum terwujud sepenuhnya.
4. Ketimpangan Pendapatan: “Serakah-nomik”
INDEF bahkan mengadopsi istilah Presiden Prabowo Subianto tentang “serakah-nomik” untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan. Inflasi tidak hanya didorong demand-supply, tetapi juga pemburuan profit akibat struktur pasar yang oligopolistik.
5. Target Pemerintah Tidak Realistis
Proyeksi INDEF menunjukkan target-target pemerintah untuk 2026—mulai dari pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, hingga kemiskinan dan pengangguran—akan sulit tercapai tanpa perubahan kebijakan fundamental.
Ekonomi Berkeadilan Butuh Keberanian Politik
Eko menegaskan, ekonomi berkeadilan bukan sekadar slogan. “Ekonomi berkeadilan ini bukan sekadar konsep. Ini menuntut keberanian politik, desain kebijakan yang progresif, dan kemampuan untuk memperbaiki struktur ekonomi yang timpang,” katanya.
Hadir sebagai keynote speaker, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengakui perlunya menata ulang arah pembangunan ekonomi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk beralih dari pendekatan trickle down effect menuju pertumbuhan dari desa dan dari bawah.
Seminar yang juga dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, ekonom senior INDEF Prof. Didin Damanhuri dan Eny Sulistyowati (Alviliani), serta Direktur Program INDEF Esy Amaliah Maghfira Rakhmadhini, PhD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
