INAnews.co.id, Jakarta– Kontroversi ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata jauh lebih menarik perhatian publik dibanding program-program populis pemerintah seperti makan bergizi gratis. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut isu ini “tanpa henti terus berdenyut 24 jam mirip warung Madura yang tidak pernah tutup.”
Dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Kamis (27/11/2025), Adi Prayitno mengungkapkan fakta mengejutkan: sudah 10 bulan lamanya isu ijazah ini selalu trending dan menjadi puncak pembicaraan publik, bahkan mengalahkan program-program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan ketahanan pangan sekolah rakyat.
“Kalau kita mau jujur sudah 10 bulan lamanya bicara tentang ijazah, bicara tentang Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu selalu menjadi trending, selalu menjadi top puncak pembicaraan publik yang tidak berkesudahan,” ujar Adi Prayitno.
Yang lebih mengejutkan, isu-isu populis dan kerakyatan yang dimiliki pemerintah justru tenggelam. Program makan bergizi gratis yang dahsyat, Koperasi Desa Merah Putih yang mantap, hingga ketahanan pangan sekolah rakyat – berita dan perdebatannya tidak pernah direspon signifikan oleh publik.
“Kalaupun ada yang merespon mungkin sedikit, tidak terlampau banyak. Tapi kalau bicara tentang kontroversi ijazah, polemik ijazah, itu luar biasa responnya,” tandas Prayitno.
Persoalan ijazah yang masif ini tidak hanya membelah publik pro-kontra tetapi kini merembet dan menyeret Partai Demokrat. Prayitno memaparkan tiga indikasi kuat mengapa partai berlambang mercy itu terus dikait-kaitkan:
Pertama, sindiran anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat.
Benny mencontohkan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang terbuka menunjukkan ijazah aslinya lengkap dengan foto wisuda ketika ijazahnya diragukan publik. Namun, Benny menyinggung ada “pihak lain” yang hingga saat ini ijazahnya menuai polemik dan tidak pernah ditunjukkan.
Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, pernyataan Benny langsung memicu reaksi dari berbagai narasumber pendukung Jokowi di diskusi televisi, mulai dari Projo, Joman, hingga politisi PSI, Uki.
Komposisi pembicara yang bereaksi ini menegaskan bahwa media dan publik menangkap maksud sindiran tersebut ditujukan kepada Jokowi.
Keterkaitan Demokrat makin kuat ketika Jokowi pernah menyebut ada “orang besar” yang mengorkestrasi isu ijazah. Relawan politik Jokowi bahkan terang-terangan menyebut warna “biru” – identik dengan Partai Demokrat.
Pernyataan ini memicu tawuran opini. Demokrat meminta agar pihak yang menuduh menyebut dengan jelas siapa yang dimaksud, namun hingga kini tidak ada jawaban konkret.
Ketiga, keterlibatan tokoh-tokoh yang dulunya beririsan dengan Partai Demokrat dalam polemik ini. Roy Suryo, yang pernah menjadi menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono dan kader Demokrat, serta pengacara Deni Indrayana yang juga pernah menjadi bagian dari partai tersebut, membuat publik terus menarik korespondensi historis dengan Demokrat.
Prayitno menyebutkan bahwa Partai Demokrat secara institusional membantah semua narasi yang berkembang. Secara kelembagaan, Demokrat menegaskan tidak ada urusan dengan kontroversi ijazah. Mereka berargumen bahwa Roy Suryo dan Deni Indrayana sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali, ketika ditanya terkait sindiran Benny, mengatakan ada kaitannya dengan persaingan menuju 2029, khususnya untuk berebut posisi calon wakil presiden.
Prayitno menutup analisisnya dengan menyebut bahwa inilah menariknya politik di Indonesia – jika tidak dikaitkan, dihadapkan, dan dibenturkan satu sama lain, maka tidak akan ramai dan kurang afdol.
