INAnews.co.id, Jakarta– Komando teritorial militer di bawah pemerintahan Prabowo dinilai mengancam ruang demokrasi dan kehidupan sipil. Hal ini disampaikan aktivis dalam diskusi menjelang Hari HAM Sedunia, Selasa.
Tera dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyebut pemerintah saat ini menjalankan fasisme dengan melibatkan militer di berbagai sektor sipil. “TNI disuruh jaga Kejaksaan Agung, bahkan Jaksa Agung Muda dari militer aktif. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Program Asta Cita seperti makan bergizi gratis dan food estate dinilai tidak solutif bahkan kontraproduktif. “Petani butuh pupuk gratis, bibit gratis, modernisasi alat produksi. Bukan keterlibatan militer di food estate yang justru menggeser peranan petani asli,” ujar Tera.
Aldi dari Kompolnas menambahkan, komando teritorial akan mengontrol bahkan memobilisasi rakyat untuk kepentingan politik dan kepentingan kaum pemodal. “Ke depan, pemilu akan menjadi arena yang makin sulit bagi masyarakat sipil kritis,” katanya.
