Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Perketat Pengawasan Keamanan Pangan

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta  Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik arah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong penggunaan makanan berbasis produksi lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan semangat memperkuat ketahanan gizi anak sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Program MBG memang dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Pelibatan UMKM, usaha rumahan, dan masyarakat sekitar dapur merupakan langkah positif yang patut didukung,” ujar Netty di Jakarta, Rabu (17/12).

Politisi PKS ini menilai pemanfaatan produk pangan lokal yang diproduksi langsung oleh warga sekitar dapat menghadirkan makanan yang lebih segar, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam program nasional tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar aspek keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama.

“Keamanan dan kualitas makanan tentu tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemenuhan standar seperti perizinan PIRT dan pengawasan dari dinas terkait menjadi bagian penting agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi anak-anak,” jelasnya.

Netty juga memahami bahwa di sejumlah daerah, proses perizinan dan kesiapan pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan kemudahan administratif, khususnya bagi UMKM dan usaha rumahan yang ingin terlibat dalam penyediaan makanan MBG.

“Kita berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses perizinan dan pembinaan, sehingga pelaku usaha kecil tidak terbebani, namun tetap memenuhi standar kesehatan. Pendampingan ini penting agar kebijakan berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Selain itu Netty menambahkan bahwa, “Program MBG adalah ikhtiar besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan pendekatan yang bertahap dan pendampingan yang baik, kita optimistis program ini dapat berjalan berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya secara luas,” tutupnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL