INAnews.co.id, Jakarta– Muhammad Said Didu melihat Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 sebagai bagian dari serangan balik oligarki terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menertibkan mereka. Dalam video YouTube Selasa (16/12/2025), ia mengkritisi munculnya akademisi yang membenarkan peraturan tersebut meski bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Pada saat Perpol keluar dua hari lalu yang sangat jelas bertentangan dengan keputusan MK, muncullah ilmuwan-ilmuwan yang profesor juga membenarkan,” kata Said Didu.
Ia menganalogikan situasi ini dengan aturan kelurahan yang melarang anjing keluar, tetapi pemilik anjing membuat aturan sendiri yang membolehkan anjingnya keluar, dan aturan tersebut justru dianggap benar oleh pakar-pakar yang dimunculkan oligarki.
“Simbol oligarki berkuasa adalah apabila masih bisa menggerakkan para penegak hukum. Itulah simbol oligarki masih berkuasa,” tegasnya.
Said Didu menyatakan sudah hampir lebih setahun Presiden Prabowo belum mengambil sikap tegas. Ia memperingatkan bahwa jika oligarki tidak bisa dilepaskan dari pengendalian aparat hukum, mereka akan masuk lagi ke politik dan melanjutkan perampasan sumber daya alam.
“Selama Presiden Prabowo belum bisa memutus rantai oligarki mengendalikan penegak hukum, maka akan sulit melakukan perbaikan di negeri ini,” katanya.
Said Didu mencatat bahwa oligarki mendapat posisi strategis pada masa Presiden Joko Widodo, dan kini berharap dari kekuatan Jokowi yang masih ada di kabinet untuk melanggengkan kenikmatan yang diperoleh selama rezim sebelumnya.
Ia juga menyinggung kasus Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan tidak ada negara dalam negara setelah berkonsultasi dengan Xi Jinping, bukan dengan Presiden Indonesia. “Bayangkan seorang jenderal pensiunan bukan menanyakan presidennya, tapi menanyakan ke presiden orang lain,” ucapnya heran.
