INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo dinilai baru menyelesaikan tanggung jawab eksternal proyek kereta cepat Whoosh, sementara dugaan korupsi internal tidak tuntas. Kritik ini disampaikan Mahfud MD dalam catatan akhir tahun 2025.
Mahfud mengapresiasi langkah Prabowo mengambil alih tanggung jawab pembayaran kepada pihak China. Namun ia mempertanyakan penanganan dugaan korupsi besar-besaran melalui kesalahan prosedur, pemindahan mitra kerja sama, dan pembengkakan biaya.
“Bagaimana ke dalam? Yaitu dugaan terjadinya korupsi besar-besaran,” ujarnya. Mahfud juga menyoroti tidak adanya pembahasan dengan DPR padahal UUD Pasal 11 mensyaratkan persetujuan DPR untuk kerja sama dengan pihak asing yang memerlukan biaya besar negara.
