INAnews.co.id, Jakarta– Kejatuhan IPK Indonesia bukan berdiri sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah lembaga keuangan internasional secara berurutan mengeluarkan sinyal negatif terhadap Indonesia: MSCI Morgan Stanley menyoroti kondisi pasar modal yang membuat indeks saham terpukul dua hari berturut-turut hingga memicu mundurnya sejumlah pejabat Bursa Efek Indonesia dan OJK, sementara Moody’s mempertanyakan kemampuan fiskal Indonesia dalam membayar utang.
“Ini berita buruk semua dalam berapa minggu ini dan harus direspons serius oleh pemerintah,” tegas Aulia dalam perbincangan di kanal YouTube Media Novel Baswedan, Rabu (18/2/2026).
Menurut Aulia, rendahnya IPK secara langsung mempersulit Indonesia menarik investasi asing. Investor yang diundang Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum di Davos, misalnya, akan berpikir ulang menanamkan modal besar di negara yang dipersepsikan bermasalah dengan korupsi. Terlebih, ada pengakuan bahwa investor asing yang hendak membangun pabrik di Indonesia justru menghadapi praktik pungutan liar dan pemerasan.
Ditambah lagi, operasi tangkap tangan yang baru-baru ini menjerat pejabat bea cukai mempertegas bahwa jalur ekspor-impor—yang menjadi nadi utama aktivitas pebisnis yang disurvei—masih rentan praktik korupsi. OTT terhadap ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok pun memperparah persepsi negatif terhadap integritas lembaga peradilan.
