INAnews.co.id, Jakarta– Empat kali trading halt yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan volatilitas pasar modal Indonesia yang tinggi. Ekonom memperingatkan risiko degradasi dari emerging market menjadi frontier market jika transparansi dan tata kelola bursa tidak segera diperbaiki.
“Ketika sudah jadi frontier market, isunya akan menghit ke mana-mana. Yield obligasi jadi lebih mahal, saudaranya Bangladesh dan Burkina Faso. Ini akan jadi tantangan lebih besar bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” jelas Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertajuk “Pertumbuhan di Tengah Gejolak Pasar Saham”, Kamis (6/2/2026).
Analisis INDEF terhadap 41.700 percakapan di media sosial X menunjukkan kekhawatiran publik yang tinggi. Masyarakat menuntut OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) “jangan plonga-plongo” dalam mengambil tindakan.
Gejolak pasar saham juga berdampak pada rupiah dan kepercayaan investor asing yang menarik dana hingga puluhan triliun rupiah.
Terkait rencana demutualisasi bursa, INDEF menyarankan agar Indonesia mempelajari best practice negara seperti Malaysia dan India yang berhasil menjaga independensi bursa meski memiliki Sovereign Wealth Fund.
“Harus ada aturan yang memastikan kepemilikan menyebar, tidak dimonopoli satu entitas tertentu, agar bursa tetap independen,” ujar Eko.
