INAnews.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa masyarakat dilarang bepergian menggunakan pesawat terbang mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.
Dilansir dari Beritatrans, Namun menurut Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, ada pengecualian terhadap penggunaan sarana transportasi udara.
a. pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu/wakil
kenegaraan dan perwakilan organisasi internasional.
b. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight)
pemulangan WNI maupun WNA.
c. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
d. Operasional Angkutan Kargo (kargo penting dan esensial). Pesawat
konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di
dalam kabin penumpang (passenger / cabin compartement) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan
e. Operasional lainnya dengan seijin dari Menteri dalam rangka
mendukung percepatan penanganan Covid-19
“Untuk pelayanan navigasi penerbangan tetap dilaksanakan seperti biasa,” tegas Novie di Jakarta, Kamis (23/4/2020)
Sedangkan untuk pelayanan bandara tetap beroperasi seperti biasa sebagai
antisipasi apabila dibutuhkan untuk mengangkut kargo.
Dia minta agar otoritas bandara selalu mengawasi dan koordinasi baik
dengan steakholder terkait maupun dengan Bandara di wilayah pengawasannya terhadap kegiatan pelarangan mudik.
“Dengan adanya larangan mengangkut penumpang umum, badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal wajib melayani penumpang yang akan
refund tiket,” urainya.
Adapun ketentuannya antara lain:
a. Melakukan re-schedule, re-route bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket tanpa dikenakan biaya
b. Memberikan voucher tiket sebesar nilai tiket yang dibeli oleh penumpang, yang dapat digunakan untuk membeli tiket kembali dengan masa berlaku tiket sekurang-kurangnya satu tahun, serta dapat diperpanjang sebanyak satu kali.
“Refund (tiket) itu jutlak dan junknisnya jelas yakni Permen 185 2015 itu urusan B to B penumpang dan airline,” kata dia.
Airline tidak ada kewajiban kembalikan uang cash tapi dengan vocer yang 100% sama nilainya dengan yang sudah dikeluarkan.
“Kami awasi dan pantau dalam pelaksanaan refund tiket penumpang,” tutupnya. (omy)
