Angka anggaran tersebut terdiri dari perlindungan sosial Rp203,90 triliun dan insentif perumahan MBR (Masyarakat Berpendapatan Rendah) Rp1,3 triliun.
Hal ini untuk untuk menjaga daya beli masyarakat paling rentan yang menurun akibat pembatasan sosial serta mencukupi kebutuhan dasarnya.
“Demand itu maksudnya sisi pengeluaran di masyarakat. Demand side itu lebih dari 50% dari PDB kita adalah konsumsi dan distribusi. Rumah Tangga kita berat ke pendapatan rendah, maka kita fokus dalam bentuk perlindungan sosial dulu. Yang kita tolong masyarakat yang rentan terhadap dampak COVID-19 supaya paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oleh karena itu, kita kedepankan perlindungan sosial Rp203,9 triliun lalu insentif perumahan MBR,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu pada Rabu, 3 juni 2020, pada konferensi pers virtual Tanya BKF mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Isu Fiskal Lainnya di Jakarta.
Lebih jauh, bentuk perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Rp37,4 triliun, Kartu Sembako Rp43,6 triliun, diskon listrik untuk 450 VA dan 900 VA Rp6,9 triliun, bantuan sosial (bansos) Non Jabodetabek Rp32,4 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun dan Kartu Prkerja Rp20 triliun.
