INAnews.co.id, Jakarta – Proyek Trans Papua sejatinya yang dimulai sejak era Presiden BJ Habibie. Namun, pembangunannya baru dilakukan secara masif pada tahun 2005 di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sepanjang 2015-2019, pemerintahan Jokowi telah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 km. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019 yang akan datang.
Meski belum seluruhnya beraspal, sudah terbukanya sebagian besar jalan, terutama untuk di daerah Pegunungan Papua diharapkan akan membuka keterisoliran dan menurunkan harga barang-barang. Pembangunan jalan ini sudah menelan anggaran pemerintah mencapai Rp18 triliun.
Sementara itu, Pemerintah juga tengah membuka skema baru untuk pembiayaan infrastruktur jalan di Papua dengan skema kerja sama pemerintah swasta (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ketersediaan Layanan/Avaiblity Payment).
Namun, di tengah semangat pemerintah, dugaan pembunuhan sejumlah pekerja Istaka Karya mewarnai pembangunan proyek tersebut. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menunda sementara waktu seluruh pekerjaan pembangunan jembatan segmen 5 dairi ruas Wamena, Haberna, Kenyam, dan Mumugu.
Proyek jalan tersebut tengah dihentikan sementara akibat pembunuhan yang terjadi pada sejumlah pekerja proyek Jembatan di Kali Yiqi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga. Kendati demikian, pemerintah memastikan penundaan tersebut tak akan mengganggu target rampungnya pembangunan Jalan Trans Papua.
Dan, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono pun belum bisa memastikan hingga kapan proyek tersebut ditunda. Namun, ia memastikan pengerjaan proyek Jalan Trans Papua rampung tepat waktu.
“Pembangunan jalan akan terus dilakukan untuk memenuhi keadilan sosial, terutama menurunkan harga logistik. Saat ini harga di Merauke sudah mulai turun,” ungkapnya.
