INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bencana banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh yang menewaskan sekitar 450 orang serta ratusan hilang sebagai akibat kerusakan hutan oleh ulah manusia dan kebijakan negara yang kurang cermat.
Mahfud tidak sependapat dengan pernyataan pejabat yang menyebut kayu-kayu terbawa arus hanya karena pohon tua tumbang.
“Ternyata kemudian yang muncul gelondongan-gelondongan yang jelas ulah tangan manusia yang dipotong rapi, disensor rapi gelondongannya,” ungkap Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah Selasa (2/12/2024).
Ia mengingatkan pentingnya dua langkah: penyelesaian bencana untuk menolong korban dan penataan kembali tata kelola kehutanan dengan penegakan hukum tegas. Mahfud juga mengungkit kasus Suryadharma Ali alias Apeng dari Duta Palma Grup yang pernah ditanganinya, dimana perusahaan tersebut merambah hutan negara tanpa izin selama puluhan tahun.
Berdasarkan data Global Forest Watch, lima wilayah teratas bertanggung jawab atas 59% kehilangan tutupan pohon antara 2001-2024, dengan Riau kehilangan 4,3 juta hektar. Dua dari 10 provinsi dengan deforestasi tertinggi—Sumatera Utara dan Aceh—kini menjadi lokasi bencana.
Mahfud menegaskan pemerintah harus menghentikan pemberian izin yang membahayakan rakyat. “Berhentilah main mata memberi-emberi izin yang membahayakan rakyat, terutama hutan dan lahan-lahan tambang,” tegasnya.
