INAnews.co.id, Jakarta– Arahan-arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Itu disampaikan Prof Mahfud MD ketika usai menyimak pidato Prabowo di Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) baru-baru ini.
“Teranyar, pidatonya di GSN agar pjbt, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyk studi banding krn kita sdh tahu masalah kita,” kata Mahfud lewat akun X-nya.
“DULU, kalau sy tugas ke luar negeri bnyk pegawai kedubes RI yg mengeluh krn hampir setiap saat scr bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusatdan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yg satu, datang lain. Mereka hrs dilayani scr protokoler,” imbuh Mahfud.
Namun kata mantan calon wakil presiden 2024-2029 itu, masalahnya kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengam aturan resmi. Bahkan, waktu dia di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada.
“Kita tahu ini melelahkan KBRI dan scr halus mereka sering mengeluh,” kata dia.
Menurut Mahfud, pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Ia tahu bahwa Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran.
“Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, hrs memelopori pengaturan kembali ttg ini,” pungkasnya.
