INAnews.co.id, Jakarta– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno meninjau pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan ini selain untuk meninjau logistik dan hunian sementara (huntara), juga sebagai upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Flores Timur.
Bima dalam kesempatan itu menekankan pendekatan yang berhati-hati dan berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik. Selain mempertimbangkan aspek legal formal, dia menggarisbawahi pentingnya memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar kesepakatan kultural yang kuat.
“Itu harus kuat sekalilah di situ. Berkali-kali Pak Menteri (Dalam Negeri) titip, jangan terburu-buru,” katanya dalam keterangan resmi, Ahad (24/11/2024).
Wamendagri menyampaikan itupada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Erupsi di Flores Timur dan Konflik Sosial di Pulau Adonara, di Kantor Bupati Flores Timur, NTT.
Pihaknya menekankan, pendekatan yang terburu-buru dikhawatirkan dapat memicu ketegangan yang tidak diinginkan. Dia juga mengusulkan pembagian tugas bersama yang melibatkan para tokoh adat untuk merumuskan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi keputusan di masyarakat, terutama dalam konteks sensitif menjelang Pilkada.
“Kalau diperlukan mungkin juga bisa dibuat task force bersama antara tokoh adat, tahapan-tahapan secara kultural supaya lebih kuat lagi. Apalagi ini ada tahapan-tahapan Pilkada dan lain-lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Menko PMK Praktikno mengungkapkan sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pelayanan dan bantuan kepada para pengungsi diimbau terus dilanjutkan, baik untuk pengungsi terpusat maupun pengungsi mandiri. Kedua, dia menekankan agar pembangunan hunian sementara (Huntara) perlu segera dipercepat. Hunian ini menurutnya tidak semata-mata membangun rumah, tetapi juga membuat lingkungan kehidupan yang lebih baik secara fisik serta penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Selain Huntara, kita juga harus segera untuk bersama-sama menyiapkan yang hunian tetap (Huntap). Sekali lagi, belajar dari pengalaman sebelumnya, masalah pembangunan Huntap ini bukan semata-mata masalah membangun rumah, membangun konstruksi, tetapi membangun kehidupan masyarakat yang baru,” ungkapnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menambahkan, kondisi pengungsian saat ini sudah semakin membaik. Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang meskipun erupsi masih terjadi. Selain itu, kondisi logistik juga terpenuhi dan bantuan untuk para pengungsi masih terus berdatangan. Mereka yang tinggal di pengungsian terpusat juga sudah mulai berkurang.
“Setelah hari ini kami dapat laporan yang pengungsian terpusat itu tidak ada penambahan, bahkan cenderung berkurang. Artinya masyarakat terdampak di pengungsian ini sebagian sudah menjadi pengungsi mandiri,” tandasnya.*
