Penunjukan Indonesia Tuan Rumah Konferensi ke-19 PUIC Bukan Sekadar Simbol

INAnews.co.id, Jakarta– Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dinilai bukan sekadar simbol diplomasi semata. Keketuaan DPR di PUIC tahun ini pun disebut sebagai kesempatan strategis untuk mendorong aksi nyata dalam solidaritas global terhadap Palestina.

“Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini tentu saja memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas, dalam keterangan persnya, Senin (12/5/2025).

Adapun PUIC ke-19 akan digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dengan tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’. Perhelatan di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada 1999.

Konferensi PUIC di Kompleks Parlemen RI direncanakan akan dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer. Ketua DPR RI Puan Maharani telah memastikan komitmen DPR untuk mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI. Terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

Target Puan itu, dinilai Anton, bisa dicapai jika semangat kolektif benar-benar dikonsolidasikan. Apalagi, PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada 17 Juni 1999 memiliki tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar parlemen negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. PUIC juga bertujuan memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

“Target Ketua DPR Puan Maharani yang ingin PUIC mencari solusi konkret termasuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina agar bisa tercapai,” tutur Anton.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina itu berpandangan kesadaran DPR akan pentingnya langkah nyata dalam isu Palestina menjadi hal yang semakin relevan saat ini. Dalam menghadapi situasi yang kian kompleks, dukungan terhadap Palestina memang membutuhkan usulan dan tindakan konkret yang dapat memperkuat solidaritas global.

Apalagi respons Israel yang dinilai tidak mengindahkan berbagai seruan internasional menunjukkan bahwa tekanan dari komunitas global perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, kata Anton, peran DPR dapat berkontribusi melalui inisiatif kebijakan atau diplomasi parlemen yang lebih aktif.

“Jelas bahwa kesadaran DPR terkait adanya kebutuhan aksi nyata adalah krusial. Memperjuangkan Palestina tidak bisa hanya berhenti pada tingkatan omon-omon tanpa disertai usulan konkret,” jelasnya.

“Dalam menghadapi bebalnya Israel, solidaritas global membutuhkan banyak usulan dan ide konkret yang tentu saja diharapkan semakin dapat memberi tekanan pada Israel,” imbuh Anton.

Lebih lanjut, Anton juga mengapresiasi langkah DPR yang mendorong isu kesetaraan gender dalam forum ini. Baginya, langkah ini mencerminkan kemajuan Indonesia dalam memberi ruang bagi perempuan dalam politik.

Ditambahkan Anton, langkah DPR mengangkat isu perempuan di Konferensi Parlemen OKI sekaligus membantah pandangan yang kerap menilai negara-negara muslim kurang memberikan ruang bagi perempuan.

“Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” ungkap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

“Bagaimanapun juga, isu perempuan, demokrasi dan negara muslim ini sering kali menjadi topik pembicaraan mengingat kerap ada perdebatan terkait adanya anggapan pengekangan ruang gerak bagi partisipasi perempuan,” lanjut Anton.

Anton menyebut, Indonesia yang memiliki berbagi pengalaman soal peran perempuan dalam kancah perpolitikan dapat berbagi pengalaman dengan negara-negara OKI lainnya. Terutama mengingat Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua parlemen di Indonesia.

“Dan tentu saja, Indonesia dapat berbagi pengalaman bagaimana perempuan sejatinya dapat memainkan peran yang sama dengan pria dalam berpartisipasi di kancah politik nasional,” ujar Anton.

Sebelumnya, Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret untuk menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI. Terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

“DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ungkap Puan.

Puan menilai, kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

“PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” terang cucu Bung Karno tersebut.

“Lewat PUIC, kita akan membangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dulu,” imbuh Puan.

Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan fokus utama dalam forum  PUIC yang digelar di DPR ini yaitu mendorong perdamaian dan harmoni antar negara-negara anggota OKI, memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarparlemen negara Islam, serta menyerukan konsolidasi dan langkah nyata dari parlemen-parlemen OKI dalam mendukung rakyat Palestina.

“DPR juga akan membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” papar Mardani.

“Serta secara khusus adalah isu Palestina, jadi bagaimana negara-negara OKI ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” sambung Legislator dari Dapil DKI Jakarta I tersebut.

Selain itu, dua isu yang akan diangkat dalam Sidang PUIC ke-19 adalah penguatan peran Parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas, serta suara Parlemen adapah suara bagi mereka yang terpinggirkan.

Di sisi lain, Mardani menyebut pelaksanaan PUIC di Indonesia kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional.

“Kita akan fokus pada satu kesepakatan membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Solidaritas dunia Islam harus terus diperkuat, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga melalui kerja sama nyata. Baik dalam diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, maupun program lintas sektor,” tutup Mardani.*