Menu

Mode Gelap
Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi Istana Tanggapi Mens Rea: Nikmati sebagai Stand Up Comedy Pererat Sinergi, LSM Garda Timur Indonesia Jalin Silaturahmi dengan Kodaeral VIII Manado Melalui Letkol Rudy Strategi Prabowo Biayai Program Besar: Dari Hilirisasi-Sita Kebun Sawit Ilegal Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan

POLITIK

Rivalitas Pramono Anung-Dedi Mulyadi Berpotensi Positif untuk Kepemimpinan Daerah

badge-check


					Foto: dok. tribunnews Perbesar

Foto: dok. tribunnews

INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menilai rivalitas yang terjadi antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat memberikan dampak positif jika diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube pribadinya pada Ahad (13/7/2025), Prayitno menganalisis insiden yang terjadi saat rapat koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri para gubernur dan kepala daerah.

Prayitno menjelaskan bahwa “perang dingin” antara kedua gubernur terlihat jelas ketika mereka saling tidak menyebut nama satu sama lain dalam sambutan. “Ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung diberikan kesempatan memberikan sambutan, satu per satu menyebut sejumlah gubernur yang hadir dalam acara itu, kecuali satu yang tidak disebut yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi,” ujar Prayitno.

Hal serupa juga dilakukan Dedi Mulyadi yang tidak menyebut nama Gubernur Jakarta dalam sambutannya, menciptakan situasi yang viral di media sosial, terutama TikTok dan Instagram.

Selain aspek simbolis, Prayitno juga menyoroti substansi pidato kedua gubernur yang saling menyindir. Pramono Anung mengklaim Jakarta bukan lagi kota paling macet di Indonesia, dan menyebut Bandung sebagai kota dengan kemacetan nomor satu, disusul Medan, Palembang, dan Surabaya.

“Statement yang disampaikan Pramono Anung bukan hanya menyindir halus Jawa Barat, tapi menyinggung secara terang-terangan,” kata Prayitno.

Sebagai respons, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kemacetan di Bandung adalah domain walikota, bukan gubernur. “Sekalipun Bandung macet, kotanya dingin, beda dengan Jakarta yang panas,” ungkap Dedi Mulyadi sebagai serangan balik.

Dedi Mulyadi juga menyinggung soal banjir Jakarta yang disebutnya sebagai “banjir kiriman” dari hulu seperti Kabupaten Bogor akibat alih fungsi lahan. Namun, ia menekankan bahwa pengembang dan pengusaha yang mengubah fungsi lahan tersebut bukan orang Jawa Barat, dengan sindiran halus bahwa mereka adalah orang Jakarta.

Meski mengakui adanya rivalitas, Prayitno menilai hal ini berpotensi positif. “Rivalitas dalam politik menjadi penting. Yang paling penting adalah rivalitas ini diwujudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dan menciptakan kebijakan yang semakin populis dan pro-rakyat,” jelasnya.

Prayitno menganalogikan situasi ini dengan rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang saling memotivasi untuk meningkatkan performa. “Messi mengatakan dia bisa meningkatkan kualitasnya karena ada rival luar biasa bernama Ronaldo. Begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Pengamat politik ini juga menyoroti bahwa rivalitas kedua gubernur tidak lepas dari posisi strategis Jakarta dan Jawa Barat dalam perpolitikan nasional. “Siapapun yang jadi gubernur Jawa Barat atau Jakarta, biasanya kalau ada Pilpres namanya masuk dalam bursa baik sebagai calon presiden atau wakil presiden,” kata Prayitno.

Menurutnya, kedua wilayah ini memiliki peran penting dan nama gubernurnya sering dikaitkan dengan kompetisi politik di level nasional.

Prayitno menekankan bahwa rivalitas ini akan berdampak positif jika kedua gubernur mampu menunjukkan solusi konkret untuk permasalahan di daerahnya masing-masing, termasuk kemiskinan, pengangguran, kemacetan, dan banjir dalam lima tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi

26 Januari 2026 - 18:43 WIB

Program Sekolah Rakyat untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

26 Januari 2026 - 15:43 WIB

Pegawai SPBG Mudah Jadi ASN, Guru Honorer Puluhan Tahun Terabaikan

26 Januari 2026 - 14:43 WIB

Populer POLITIK