INAnews.co.id, Jakarta– Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Melalui strategi nasional dan peta jalan jangka panjang, Pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara etis, adil, dan inklusif untuk mendorong kemajuan bangsa.
“Pemanfaatan potensi AI dan secara proaktif mengatasi risiko tertanam kuat dalam Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020–2045 dan Peta Jalan Kecerdasan Buatan Nasional,” tegasnya dalam forum Indonesian AI Safety Roundtable bertajuk Fostering Dialogue and Collaboration for Responsible AI yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (19/07/2025).
Menurut Nezar Patria, dua kerangka strategis tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan digunakan secara beretika, adil, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada dampak sosial-ekonomi, seperti perpindahan tenaga kerja, pengembangan talenta lokal, hingga pelindungan data pribadi.
“Pertimbangan utama dalam upaya nasional ini mencakup tata kelola data yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya dalam siaran pers yang terbit pada 21 Juli 2025.
Nezar Patria menekankan bahwa forum seperti AI Safety Roundtable merupakan langkah kolaboratif yang strategis dalam menciptakan ruang dialog antarpemangku kepentingan, termasuk lembaga riset, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi.
“Ini adalah undangan terbuka bagi semua ekosistem yang terlibat dalam keamanan AI untuk mengatur dan berpartisipasi dalam diskusi di masa depan, mendorong dialog berkelanjutan saat kita mengintegrasikan AI ke dalam masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks global, Indonesia dinilai menonjol dalam kesiapan mengadopsi teknologi AI secara strategis. Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for Artificial Intelligence (RAM AI) dari UNESCO.
“Pencapaian ini menggarisbawahi kesiapan dan keinginan bangsa kita untuk merangkul peluang transformatif yang dihadirkan oleh AI untuk kemajuan ekonomi dan sosial kita. Namun, dengan adanya peluang besar, ada pula tanggung jawab yang besar,” tegas Nezar.
Kendati begitu, ia juga menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam AI Risk Repository yang dirilis peneliti MIT, yang memuat lebih dari 3.000 contoh risiko AI global.
“Kami memastikan bahwa wawasan dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, tidak dikecualikan dari kerangka kerja global untuk mengatasi risiko AI transformasional,” kata Nezar Patria.
Nezar Patria menutup dengan seruan untuk mendorong kolaborasi konkret lintas sektor dalam riset keamanan AI, pengembangan kebijakan, pelatihan bakat digital, hingga kampanye kesadaran publik.
“Kita harus memungkinkan berbagi pengetahuan mutakhir, perspektif yang beragam, dan praktik terbaik terkait tata kelola AI, standar keamanan teknis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan untuk keamanan AI,” tandasnya.*
