INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Pejabat BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan sepuluh poin tuntutan dan harapan masyarakat untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kesepuluh poin ini, menurutnya, merupakan simpulan dari pengamatannya selama puluhan tahun berkecimpung dalam birokrasi.
Dalam penyampaiannya di channel YouTube-nya kemarin, Senin, Didu menegaskan bahwa setelah sepuluh tahun mengalami “kerusakan” di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), rakyat hanya berharap Prabowo mampu memberikan harapan perbaikan ke depan.
“Tuntutannya enggak terlalu tinggi. Yang dibutuhkan rakyat sekarang itu adalah hanya mengharapkan bahwa rezim Prabowo mampu memberikan harapan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Berikut adalah 10 tuntutan yang dimaksud:
1. Konsistensi memberantas korupsi.
2. Penegakan hukum yang telah rusak.
3. Pengembalian aset negara yang dirampok koruptor dan oligarki.
4. Penghentian gaya hidup hedonis pejabat yang mencolok, seperti fenomena “joget” di DPR dan Istana.
5. Penyederhanaan gaya hidup pejabat yang dinilai terlalu mewah dan menjauh dari rakyat.
6. Penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi, bukan pemberian pekerjaan langsung.
7. Perlindungan aset rakyat (tanah, sawah, tambak) dari perampasan oligarki.
8. Peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar bantuan sosial (bansos).
9. Reformasi perpajakan yang adil, dimana pajak tidak menyusahkan rakyat dan tidak digunakan untuk foya-foya pejabat.
10. Kemandirian kepemimpinan Prabowo dari bayang-bayang rezim Jokowi yang dinilai merusak.
Didu menutup dengan pesan bahwa rakyat tidak membenci pemimpin, tetapi membenci kebijakan yang menyusahkan dan merusak negara. Ia berharap Prabowo dapat menyelesaikan “kerusakan” yang ditinggalkan dan memberikan harapan baru.
